Kesepakatan ini semestinya ditandatangani Selasa (16/11). "Mestinya kemarin diteken, tapi kemungkinan menjadi Desember di Bali," kata Hatta di Tokyo, Jepang, Rabu (17/11).
Penandatangan kesepakatan ini, kata Hatta, akan dilakukan antara tiga menteri dari Jepang dan tiga menteri dari Indonesia . Menteri yang mewakili Jepang adalah Menteri Luar Negeri , Menteri Ekonomi, dan Menteri Infrastruktur . Sementara dari Indonesia diwakili Menko Perekonomian , Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas .
Hatta memaparkan, kerjasama ini bagian dari pembangunan koridor satu kawasan ekonomi di Jawa, tepatnya di wilayah barat laut yang cakupannya antara lain meliputi Jabodetabek. Adapun pembangunan koridor satu tersebut membutuhkan dana sebesar US $ 52, 9 miliar. Namun, Hatta enggan menyebutkan besaran dana yang akan dikucurkan oleh kalangan swasta Jepang itu.
Menurut dia, salah satu pebisnis yang akan mengambil bagian di kesepatan ini, adalah Kamar Dagang Jepang Keidanren. Kesepakatan ini yang menjadi bagian dari Indonesia Economic Development Coridor dipilih sebagai langkah awal dari pelaksanaan IEDC di Jawa mengingat Jepang ingin mengambangkan kawasan industri di sana. Selain Jawa, Indonesia jug berencana membentuk enam koridor, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara dan Kawasan Indonesia Timur.
Hatta menuturkan, kesepakatan itu juga terkait dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan , bandara udara, jalan dan pengadaan air bersih . Ketika ditanya apakah penundaan penekenan kesepakatan itu karena keraguan dari Jepang. "Jangan suka curiga , kita bangsa besar, sekali- sekali kita mengatakan tidak mau. Kami mau mematangkannya dulu . Kami mau cek , " kata Hatta . Pengecekan dilakukan agar pemerintah Indonesia bisa lebih dulu meyakini bahwa semua proyek bisa selesai sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
EKO ARI WIBOWO