TEMPO Interaktif, Jakarta -Badan Pengatur Kegiatan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi terhitung Januari hingga Oktober 2010 mencapai 86,92 persen.
"Ini belum diverifikasi oleh kami," kata Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, Rabu (17/11).
Dia menyebutkan, realisasi tersebut diantaranya untuk premium 18.948.335 kiloliter atau 88,57 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kerosin atau minyak tanah sebanyak 2.009.770 kiloliter atau telah terealisasi 52,89 persen dari APBN, dan solar 10.668.196 kiloliter atau 95,3 persen dari APBN.
BPH MIgas, kata Tubagus, meminta agar PT Pertamina (Persero) tetap menyalurkan BBM kepada masyarakat sehingga distribusi tetap berjalan lancar. "Masyarakat tidak perlu khawatir akan persediaan minyak," kata dia.
Pihaknya pun akan terus mendorong penghematan BBM bersubsidi melalui penataan distribusi yang sesuai dengan surat BPH MIgas Nomor 501 tentang Pengendalian BBM Public Service Obligatin (PSO).
"Dalam surat itu isinya antara lain memperbanyak dispenser BBM non PSO," katanya.
Tubagus mengatakan, untuk mengantisipasi kelebihan kuota BBM, BPH MIgas akan bertemu dengan Pertamina, Direktorat Jenderal Migas, dan Kementerian Keuangan. "Kami akan undang besok (18/11)," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan penataan sembari menunggu perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 dan Nomor 9 Tahun 2006.
Mengenai penambahan kuota BBM bersubsidi, katanya, perlu menunggu persetujuan dari anggota DPR karena terkait dengan APBN. "Sampai saat ini, pemerintah belum melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi," kata dia.
Seperti yang diketahui, prognosa BPH MIgas memperkirakan konsumsi BBM PSO 2010 mencapai 38,591 kiloliter.
SUTJI DECILYA
