"Belum adanya keterlibatan seluruh dokter umum secara aktif dalam bidang penanganan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu penyebabnya," ujar Dr. Tb. Rachmat Sentika, Sp. A., MARS., Wakil Ketua Bidang Kependudukan dan KIA PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat dalam konferensi pers Simposium IDI Wilayah Jawa Barat bertajuk "Penatalaksanaan Demam Berdarah Dengue pada Anak" di Hotel Grand Aquilla, Bandung, Sabtu (20/11).
Saat ini, dia menyebutkan, kurang dari lima persen dokter umum di Jawa Barat yang melayani KIA, KB, dan persalinan.
Ia menambahkan, perlu ada pelatihan dokter umum di setiap provinsi dan kabupaten atau kota untuk mendukung pencapaian MDGs, terutama di Jawa Barat. Dia melihat, dokter yang kini mau mengurusi penanganan KIA dan KB seperti memasang IUD atau implant masih langka.
Dari sekitar 38.000 dokter umum di Indonesia, 9.600 orang di antaranya di Jawa Barat. Dari angka tersebut, baru 1.100 dokter yang bisa didanai untuk dilatih guna mendukung pencapaian MDGs itu.
Mengenai target MDGs untuk 2015 dan Indonesia Sehat 2010, Ketua IDI Wilayah Jawa Barat Dr. Rullyanto menyatakan, "Semua ini tidak akan tercapai kalau dikerjakan secara sektoral." Mengingat, lanjut dia, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, swasta terkait peran CSR (Corporate Social Responsibility), dan pihak-pihak terkait di bidang kesehatan.
Menurut Rachmat, pencapaian MDGs di Jawa Barat bisa menjadi indikator nasional mengingat 43 juta atau dari total 237 juta penduduk Indonesia ada di provinsi ini. Dalam Indeks Pencapaian MDGs di Indonesia, Jawa Barat sendiri menempati peringkat ke-21 dari 33 provinsi.
Selain itu, dokter yang juga merupakan Staf Ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini menilai bahwa program KB tidak berhasil. Ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada 2010 ternyata lebih sekitar lima juta dari angka prediksi 232 juta. "Yang mengikuti KB itu sekitar 61 persen," ujarnya.
GILANG MUSTIKA RAMDANI
