foto

Perbaikan jalan di jalur alternatif Mudik Pantai Utara (pantura), Jalan Raya Sukamandi-Ciasem, Jawa Barat, (22/8). Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan 5 jalur alternatif panturayang akan siap pada tanggal 31 agustus nanti untuk mengantisipasi para pemudik. TEMPO/Seto Wardhana

Ditjen Cipta Karya Paling Rajin Serap Anggaran

TEMPO Interaktif, Jakarta - Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum hingga kuartal ketiga tahun ini masih minim. Dari total alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010, yang berjumlah Rp 37 triliun, baru digunakan sebanyak Rp 25 triliun atau setara dengan 61,8 persen.

Dari jumlah persentase serapan anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan lembaga yang paling banyak menyedot dana sebesar 74 persen, disusul Direktorat Jenderal Bina Marga (60 persen), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (55 persen).

Menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, meski penyerapan terbilang minim, ia enggan menyebutkan jumlah serapan anggaran baru yang bakal dikejar menjelang akhir tahun. Sebab, ada beberapa kendala dalam percepatan penyerapan anggaran.

Salah satu hambatannya adalah dana terblokir di Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,9 triliun yang hingga kini belum dapat dicairkan semua. "Ada beberapa proyek yang tak terserap. Salah satunya sisa tender proyek dari pinjaman luar negeri," kata Hermanto.

Untuk pinjaman luar negeri, dana tak akan dikembalikan dan akan dipakai membiayai proyek tahun berikutnya. "Jumlahnya masih di atas Rp 1 triliun. Meskipun sekarang sudah menjelang akhir tahun, kami tidak akan mengembalikan anggaran tersebut," ujar Hermanto.

Dari jumlah dana yang terblokir, Kementerian baru mencairkan anggaran sebanyak Rp 338 miliar yang bakal dipakai untuk membayarkan cicilan tunggakan utang kepada kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang totalnya mencapai Rp 932 miliar.

Kementerian sudah melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan utang proyek Suramadu. Pasalnya, utang proyek kepada kontraktor Cina sudah jatuh tempo sejak 12 Oktober lalu. Sehingga pemerintah harus segera melakukan proses pembayaran.

ROSALINA