Seperti apa bentuk penghargaan dan sanksi, Boediono mengaku masih memikirkan. Apakah dalam bentuk anggaran atau nonfinansial. Yang jelas, upaya ini dilakukan untuk membuat masing-masing instansi mengejar prestasi dan mendapatkan penghargaan.
Menurut Boediono, sebenarnya soal penghargaan dan penalti bisa saja tak hanya diberikan pemerintah pusat tapi juga oleh publik. Artinya harus ada sistem dimana publik juga bisa memonitor. Diharapkan ini bisa memunculkan kompetisi yang sehat. "Kami akan mendesign suatu sistem seperti itu, didalam masing-masing instansi dan tentunya yang memikirkan ini masing-masing pimpinan dari instansi,"kata dia.
Pemerintah pusat akan mendukung dari segi apapun dan memastikan tidak akan berbenturan dengan kewenangan otonomi daerah. "Kami akan dukung, yang tidak melakukan tentu ada penalty yang dalam kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi domain dari publik," ujarnya.
MUNAWWAROH