”Angka tersebut belum mencakup kerugian psikologis dan trauma korban bencana yang masih dirasakan hingga saat ini,,” ujar Max H. Pohan, pada seminar ”Sosialisasi Produk-Produk Perencanaan 2010 Terkait dengan Penanggulangan Bencana” di Kota Padang, Rabu (24/11) siang tadi.
Ia mengatakan, berdasarkan penilaian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan donor internasional, kerugian akibat 10 bencana besar di Indonesia ditambah sejumlah bencana lainnya sejak 2004 mencapai Rp.149,69 triliun.
Berdasarkan catatan Bappenas, kerugian bencana itu rinciannya adalah tsunami Aceh Rp. 41,4 triliun, kemudian gempa bumi Yogyakarta-Jawa Tengah Rp. 29,1 triliun, dan gempa bumi Sumatra Barat Rp. 20,8 triliun. Sedangkan kerugian semburan lumpur Sidoarjo Rp. 7,3 triliun dengan potensi kerugian berjalan Rp. 16,5 triliun.
Catatan Bappenas belum termasuk bencana banjir di Wasior, letusan Merapi, dan tsunami Mentawai.
Banyaknya bencana di Indonesia dan resiko bencana di masa depan, kata Max, mendorong pemerintah menetapkan penanggulangan bencana ke dalam 11 prioritas pembangunan nasional.
”Prioritas ini diarahkan pada upaya penguatan pengurangan resiko bencana di daerah, pusat, dan optimalisasi instrumen pemanfaatan tata ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana,” ujarnya.
Ia beraharap pemerintah daerah juga menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan jangka menengah di daerah.
Indonesia, katanya, telah ikut menyepakati komitmen global tentang perlunya alokasi pendanaan pembangunan bagi upaya pengurangan resiko bencana.
Bentuk komitmen pemerintah, kata Max, 1 persen dari APBN harus dialokasikan untuk pengurangan resiko bencana dan 10 persen untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat juga akan mengalokasikan dana APBD untuk pengurangan resiko bencana. ”Mulai APBD tahun depan dialokasikan dana untuk mitigasi bencana, tapi berasa besarnya nanti akan dibahas,” kata Irwan.
FEBRIANTI
