Pertamina Gandeng Polisi Awasi BBM Bersubsidi  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agus Setiawan akan mengawasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pihaknya akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan tersebut.

Menurut Karen, pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya reaksi pasar yang berlebihan terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai 2011. "Ini untuk membatasi pihak-pihak yang rush dan menimbun minyak," ujar dia.

Dia mengatakan, memang beberapa waktu lalu sempat terjadi rush di beberapa kota di Indonesia, antara lain di wilayah Jawa Timur. Namun, dia menegaskan bahwa sampai saat ini pasokan BBM bersubsidi cukup dan dapat dikendalikan.

"Pasokan cukup. Tapi masalah rush ini, kami akan kerja sama dengan polisi," tuturnya.

Karen menjelaskan, rush dapat terjadi karena masyarakat takut akan rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Namun, rush ini dapat menguntungkan para spekulator.

"Mereka membeli minyak dengan menggunakan jerigen, lalu mereka menimbunnya," kata dia.

Selain pengawasan bersama kepolisian, kata Karen, Pertamina juga akan melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH MIgas) serta pemerintah daerah setempat agar dapat melakukan pengawasan secara langsung 

Dalam upaya mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah menyodorkan dua pilihan kepada DPR. Opsi pertama adalah pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan pelat hitam selain roda dua dan nelayan. Opsi kedua berupa pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan produksi tahun 2005 atau lebih baru.

SUTJI DECILYA