Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putri Sultan Bima Minta Status Kekhususan  

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Mataram  - Putri Sultan Bima Siti Maryam Rachmad meminta pemerintah memberikan status kekhususan kepada kesultanan Bima. Kekhususannya diserahkan kepada pemerintah karena kawatir menimbulkan keributan daerah lain yang menuntut kesamaan status.

Maryam Rachmad yang bergelar Ina Ka’u di Kesultanan Bima menyebutkan, kekhususan tersebut juga telah menjadi pembicaraan peserta Festival Keraton Nusantara yang berlangsung di Palembang, 26-28 Nopember 2010.

Kekhususan yang dimaksud, kata dia, bukan sebagai kerajaan karena sulit untuk mengatur kelengkapannya. Namun, yang dimintanya adalah fasilitas seperti pengembalian kekayaan berupa tanah swapraja yang telah diambil oleh negara menjadi tanah milik pemerintah kabupaten.

“Kami serahkan kepada pemerintah. Harus dikaji secara mendalam,’’ kata Maryam Rachmad, 83 tahun, kepada Tempo, Selasa (30/11-2010) pagi. Maryam Rachmad adalah putri Sultan Muhammad Salahuddin.

Kesultanan Bima juga memiliki sumbangan memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia, adalah termasuk kerajaan yang diakui kedaulatannya oleh Belanda, tidak dijajah dalam arti pemerintahannya dijalankan sendiri. Pemerintah Belanda hanya menempatkan seorang wakilnya sebagai Asisten Residen.

Menurut Maryam yang bergelar doktor filologi Universitas Padjadjaran setelah menjadi wisudawan tertua, 23 November lalu, dari ribuan hektar tanah kesultanan Bima tersisa 200an hektar yang masih dikuasai Yayasan Istana Sultan Salahuddin Bima.

Tanah lainnya, tersebar di seluruh kecamatan di Bima dan kini dikuasai oleh penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, kata Maryam, seluruh kerajaan dihapus diganti kabupaten. “Jadi tidak ada pemerintahan raja,’’ ujarnya.

Maryam pernah menjabat Asisten Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat dan pernah menjadi anggota MPR RI 1987-1992, serta anggota DPR RI 1992-1997. Sekarang, ia menjadi Ketua Umum Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa , sebuah komisi untuk memperjuangkan provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kesultanan Bima semula adalah kerajaan yang terletak di Bima di pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Perubahan tersebut setelah Raja XXVII yang bergelar Ruma Ta Ma Bata Wadu setelah memeluk Islam sejak Tahun 1640 dan berganti nama Sultan Abdul Kahir sebagai Sultan Bima I.

Sejak 2005, Kabupaten Bima dipimpin oleh Ferry Zulkarnain bergelar Jena Teke. Ferry  adalah anak dari Sultan Bima ke-14 yang juga bernama Abdul Kahir atau cucu dari Sultan Bima ke-13 Muhammad Salahuddin. Hingga kini Ferry tetap menjabat sebagai bupati Bima setelah terpilih untuk kedua kalinya dalam Pilkada 2010.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SUPRIYANTHO KHAFID

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Film Dokumenter Celine Dion akan Tayang di Prime Video

15 menit lalu

Celine Dion menghadiri Grammy Awards 2024 di Los Angeles, California, 4 Februari 2024. Foto: Instagram/@recordingacademy
Film Dokumenter Celine Dion akan Tayang di Prime Video

Film dokumenter I Am: Celine Dion akan tayang di Prime Video pada 25 Juni 2024


Jawab Protes Warga Soal Penutupan Jalan Serpong-Parung, BRIN Akan Sediakan Sentra UMKM di Jalan Lingkar

18 menit lalu

Ratusan warga Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan menutup akses menuju kantor BRIN, Kamis 18 April 2024. TEMPO/Muhammad Iqbal
Jawab Protes Warga Soal Penutupan Jalan Serpong-Parung, BRIN Akan Sediakan Sentra UMKM di Jalan Lingkar

Warga Bogor dan Tangsel memprotes rencana BRIN menutup jalan yang selama ini berada di kawasan lembaga riset itu.


Ingin Jadi Pusat Seni dan Budaya, Hong Kong Dirikan Museum Sastra

25 menit lalu

Wan Chai, Hong Kong. Unsplash.com/Letian Zhang
Ingin Jadi Pusat Seni dan Budaya, Hong Kong Dirikan Museum Sastra

Museum Sasta Hong Kong akan dibuka pada Juni


TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

34 menit lalu

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 30 November 2023. TKN Prabowo-Gibran meminta agar tidak ada lagi yang menuding pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres cacat hukum. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Menurut Dasco, Prabowo juga berpesan kepada para pendukungnya untuk mempercayakan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres 2024 ke hakim MK.


Bentuk Laboratorium Bersama dengan Kominfo, Ant Group Jajakan Alipay Plus ke Indonesia

39 menit lalu

Alibaba. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Bentuk Laboratorium Bersama dengan Kominfo, Ant Group Jajakan Alipay Plus ke Indonesia

Kominfo membahas kerjasama dengan Ant Group untuk pembentukan Joint Lab. Alibaba menawarkan Alipay Plus buat UMKM Indonesia.


Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

41 menit lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Progres Bandara VVIP IKN 15 Persen, Dijamin Bisa Dipakai saat HUT RI Tahun Ini

55 menit lalu

Desain Bandara VVIP di IKN. Foto: Istimewa
Progres Bandara VVIP IKN 15 Persen, Dijamin Bisa Dipakai saat HUT RI Tahun Ini

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Sumadilaga mengatakan Bandara VVIP IKN bisa digunakan pada 17 Agustus 2024.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

1 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Profil Gunung Ruang yang Mengalami Erupsi di Sulawesi Utara

1 jam lalu

Erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, Rabu, 17 April 2024. Data PVMBG menyebutkan selama kurun waktu 24 jam terakhir sudah terjadi lima kali erupsi dengan ketinggian 1.800 meter hingga 3.000 meter dari puncak Gunung Ruang. Foto: X/@infomitigasi
Profil Gunung Ruang yang Mengalami Erupsi di Sulawesi Utara

Gunung Ruang salah satu gunung berapi aktif di Sulawesi Utara. Gunung ini mengalami letusan eksplosif terbaru dalam kurun waktu 22 tahun terakhir


Hari Ini Mangkir Karena Sakit, Bupati Siodarjo Gus Muhdlor Akan Kembali Dipanggil KPK Pekan Depan

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melakukan orasi di parkir selatan Ponpes Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 1 Februari 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Hari Ini Mangkir Karena Sakit, Bupati Siodarjo Gus Muhdlor Akan Kembali Dipanggil KPK Pekan Depan

KPK akan kembali memanggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor untuk pemeriksaan sebagai tersangka pekan depan.