Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat: Batas Omset Objek Pajak Restoran Harus Dinaikkan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai kebijakan penerapan pajak restoran 10 persen kepada semua jasa boga yang beromset di atas Rp 60 juta akan menyengsarakan rakyat dan pengusaha. Untuk itu, jika kebijakan ini akan benar-benar dilakukan sebaiknya batas omset jasaboga yang akan dijadikan objek pajak harus lebi tinggi dari Rp 60 juta.

“Harusnya dikenakan pajak restoran kepada jasa boga yang beromset sekurang-kurangnya Rp 150 juta pe tahun. Itu akan ideal,” kata Andrinof, Kamis (2/12).

Menurut Andrinof kebijakan yang menyakut kalangan ekonomi lemah harus dirumuskan dengan hati-hati terhadap berbagai dampaknya baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan. Kenaikan harga yang akan diterima oleh pembeli usah jasaboga berskala kecil akan lebih berat dirasakan dibandingkan dengan kenaikan harga pembeli usaha jasa boga berskala menengah.

Untuk itu lebih baik DKI bukannya memberlakukan pajak terhadap jasaboga berskala kecil tetapi lebih tepatnya pengenaan retribusi yang selama ini memang sudah dilakukan. “Jika retribusi akan langsung terasa manfaatnya terhadap mereka. Seperti retribusi kebersihan dan keamanan,” ujar Andrinof.

Target yang ditetapkan oleh DKI terhadap pajak restoran sebesar Rp 50 miliar per tahun ini juga dinilai terlalu besar. Dengan target sedemikian besar, kata Andrinof, DKI harus bisa menunjukkan dampak signifikan terhadap pembangunan yang nantinya menggunakan dana pajak restoran itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, setidaknya hampir 90 persen usaha jasa boga yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia DKI (Kadin DKI) beromset lebih dari Rp 60 juta pertahun. Artinya sebagian besar usaha jasa boga yang ada di Jakarta akan menjadi sasaran objek pajak restoran sebesar 10 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2011. Meski tidak dibebankan kepada pembeli tetap saja resiko penjualan yang mengalami penurunan akan dihadapi oleh usaha penyedia makanan dan minuman ini.

“Usaha yang tergabung dengan kami adalah jenis katering dan kebanyakan dari mereka juga merambah ke usaha restoran dan kantin. Tapi mereka tetap mendaftar sebagai usaha jenis kantin saja,” kata Pengurus Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI DKI), Kadin DKI, Mohamad Reza.


RENNY FITRIA SARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Beberkan 5 Pajak Daerah dengan Pertumbuhan Tertinggi, dari Hotel sampai Hiburan

20 Desember 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini prevalensi perokok laki-laki dewasa mencapai 71,3 persen, sehingga membuat Indonesia menduduki peringkat pertama tertinggi di dunia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Beberkan 5 Pajak Daerah dengan Pertumbuhan Tertinggi, dari Hotel sampai Hiburan

Sri Mulyani mengatakan pajak hiburan tumbuh 88,2 persen yoy dari Rp 0,75 triliun menjadi Rp 1,41 triliun.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

16 September 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam acara pajak di RPTRA Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


Pemprov DKI Sebut Program SDGs Tak Bisa Andalkan APBD

25 Juni 2020

Suasana pemukiman warga di kawasan Karet, Jakarta, Jumat, 3 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemprov DKI Sebut Program SDGs Tak Bisa Andalkan APBD

Pemprov mengatakan harus ada sumber pendapatan selain APBD DKI untuk program Sustainable Development Goals (SDGs) .


Pajak Hotel dan Restoran Dihapus, Bali Kaji Telebih Dahulu

28 Februari 2020

Novotel Bali Nusa Dua.
Pajak Hotel dan Restoran Dihapus, Bali Kaji Telebih Dahulu

Pemerintah provinsi Bali mengkaji kebijakan pusat mengenai penghapusan pajak hotel dan restoran, untuk menggairahkan pariwisata.


Meskipun Gembira Dapat Subsidi, Ini Catatan ASITA Yogyakarta

26 Februari 2020

Wisatawan menikmati Pantai Parangtritis di Bantul, DI Yogyakarta, Minggu 5 Januari 2020. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/ama
Meskipun Gembira Dapat Subsidi, Ini Catatan ASITA Yogyakarta

Pemerintah menyubsidi maskapai dan hotel, untuk menggairahkan pariwisata yang lesu akibat wabah virus corona. Salah satunya Yogyakarta.


Obral Insentif Pariwisata, Ampuh Meredam Dampak Virus Corona?

26 Februari 2020

Dari kiri: Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Parekraf Wishnutama dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelum dimulainya rapat terbatas Peningkatan Peringkat Pariwisata Indonesia di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. Dalam rapat ini dibahas rencana pemberian insentif bagi wisatawan asing maupun lokal yang berwisata di Indonesia. TEMPO/Subekti.
Obral Insentif Pariwisata, Ampuh Meredam Dampak Virus Corona?

Demi menghadang dampak Virus Corona, pemerintah mengobral insentif, dari diskon tiket pesawat hingga menggaet influencer pariwisata.


Pajak Hotel dan Restoran Digratiskan, Kadin Kepri Sambut Positif

26 Februari 2020

Tour de Bintan 2020, langkah efektif mempromosikan pariwisata Kepri. Dok. Kemenparekraf
Pajak Hotel dan Restoran Digratiskan, Kadin Kepri Sambut Positif

Kadin Kepulauan Riau menyambut baik kebijakan pemerintah membebaskan pajak hotel dan restoran untuk 10 destinasi wisata prioritas.


Pemerintah Nihilkan Pajak Hotel dan Restoran di 10 Destinasi

26 Februari 2020

Menparekraf Wishnutama menyatakan e-sport berpotensi untuk mendatangkan wisatawan dan memperkenalkan pariwisata Indonesia kepada dunia. Dok. Kemenparekraf
Pemerintah Nihilkan Pajak Hotel dan Restoran di 10 Destinasi

Pemerintah akan menghapuskan tarif pajak hotel dan restoran di 10 destinasi yang terdampak virus corona.


Pemkot Bogor Naikkan Target Pajak 2020 Jadi Rp 733 milar

12 Januari 2020

Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan pengarahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Pemerintah Kota Bogor di bawah kolong jembatan Jalak Harupat, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin 7 Januari 2019. Pengarahan pertama di awal tahun 2019 yang diikuti sejumlah kepala dinas dan lurah se-Kota Bogor tersebut membahas program kebersihan, kesehatan, lingkungan hidup dan normalisasi sungai Ciliwung. instagram/bimaaryasugiarto
Pemkot Bogor Naikkan Target Pajak 2020 Jadi Rp 733 milar

Pemerintah Kota Bogor menaikkan target pajak pada tahun anggaran 2020 sebesar 34,74 persen menjadi Rp 733 miliar.


Cara Menghitung Harga Plus - plus di Hotel dan Restoran

20 April 2019

Ilustrasi pria memilih restoran saat berlibur. shutterstock.com
Cara Menghitung Harga Plus - plus di Hotel dan Restoran

Jika belum tahu makna dua tanda plus di belakang harga saat berkunjung ke hotel dan restoran, simak penjelasan berikut.