TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi PDI-P Sukur Nababan memastikan bahwa panitia kerja IPO Krakatau Steel segera memanggil kembali pihak-pihak terkait untuk investigasi pelaksanaan privatisasi BUMN ini . Kini komisi VI akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR terlebih dahulu, juga melakukan rapat internal untuk menentukan jadwal kerja. "Segera kita tentukan schedule," kata Sukur melalui telepon Kamis (2/11).
Ia memandang bahwa data-data yang dipaparkan oleh pemerintah, KS, maupun underwriter masih kurang lengkap. "Siapa yang memesan saham perdana, juga detil proses pembentukan harganya. Kita semua perlu tahu kebenarannya," kata Sukur.
Pihaknya juga akan menunggu laporan hasil pemeriksaan proses IPO KS oleh akuntan, yang direncanakan selesai 3 Desember mendatang. Sukur juga meminta agar seluruh rencana privatisasi ditunda sampai masalah IPO KS ini selesai. “Saya inginkan adanya moratorium, bukan hanya BNI, tetapi seluruh program privatisasi BUMN. Itu memang posisi kami untuk tidak menjual aset negara,” katanya.
ASWIDITIYO NEDWIKA