foto

Rapat Paripurna DPR. ANTARA/Yudhi Mahatma

Target Legislasi 2011 Berpotensi Tak Tercapai  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan, prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) yang dibuat pemerintah dan DPR sangat besar kemungkinan tak tercapai karena melebihi kemampuan dan beban kerja. Hal ini dikemukakan Ronald mengomentari Prolegnas 2011 yang menetapkan 71 rancangan undang-undang yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan.


PSHK cenderung memiliki pandangan sama dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang pernah mengkalkulasi perkiraan paling realistis bagi DPR, yang memiliki 11 komisi itu, dan pemerintah, adalah menyelesaikan 30 rancangan undang-undang dalam setahun. "Kalkulasi tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang pernah diproyeksi PSHK," kata Ronald dalam analisisnya, yang diterima Tempo, Rabu (8/12/2010).

Itu pun, kata dia, dengan asusmi bahwa kinerja legislasi di DPR maupun pemerintah tidak ada hambatan. Misalnya di tingkat penyiapan di alat kelengkapan DPR maupun kementerian dibutuhkan waktu yang tidak terlampau lama. Termasuk terbitnya Surat Presiden (Surpres), penerbitan Daftar Inventarisasi Masalah, baik dari Pemerintah maupun DPR. Kedisiplinan anggota DPR dan ketepatan dalam memilih metode pembahasan RUU juga mempengaruhi kinerja legislasi.

Abdul Manan