ANTARA/Yudhi Mahatma
Topik
Kamis, 09 Desember 2010 | 08:09 WIB
Inilah Daftar RUU Prioritas 2011
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah dan DPR menetapkan ada 71 rancangan undang-undang yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan di tahun depan. Di tahun 2010, RUU yang diprioritaskan 70, dan yang berhasil diselesaikan kurang dari 50 persennya.
Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai, RUU yang diprioritaskan ini besar kemungkinan tak bisa diselesaikan pembahasannya karena jumlahnya melebihi kemampuan dan bebean kerja. Inilah daftar lengkap rancangan undang-undang itu:
1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
6. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani DPR
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
10. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
12. RUU tentang Jaminan Produk Halal
13. RUU tentang Kesetaraan Gender
14. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
15. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
16. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
17. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
18. RUU tentang Tenaga Kesehatan
19. RUU tentang Keperawatan
20. RUU tentang Kebudayaan
21. RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
22. RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi
23. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
24. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27. RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
28. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
29. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
31. RUU tentang Percepatan Daerah Tertinggal
32. RUU tentang Daerah Perbatasan
33. RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
35. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
36. RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
37. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
38. RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
39. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
40. RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
41. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
42. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
43. UU tentang Badan Usaha Milik Daerah
44. RUU tentang Desa
45. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
46. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
47. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
48. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
49. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
50. RUU tentang Perampasan Aset
51. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
52. RUU tentang Hak Kekayaan Industri
53. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
54. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
56. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah
57. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
58. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian
59. RUU tentang Konvergensi Telematika
60. RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
61. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
62. RUU tentang Administrasi Pemerintahan
63. RUU tentang Perdagangan
64. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
65. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
66. RUU tentang Rahasia Negara
67. RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional
68. RUU tentang Keamanan Nasional
69. RUU tentang Keantariksaan
70. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
71. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Abdul Manan
