Topik
Kamis, 09 Desember 2010 | 14:56 WIB
Pemerintah Ingin Gubernur Dipilih DPRD
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berniat mengubah pemilihan langsung Gubernur menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Gubernur dipilih DPRD, Bupati dan Walikota dipilih langsung," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan dalam Seminar Revitalisasi Otonomi Daerah di Lembaga Ketahanan Nasional, Kamis (9/12).
Sebabnya, selama ini otonomi yang dimiliki pemerintah provinsi terbatas dan lebih banyak berperan sebagai perwakilan pusat di daerah. "Ngapain ngabis-abisin energi, uang, dipilih langsung oleh rakyat. Cukup lewat wakil rakyatnya, DPRD, lebih elok kan," tuturnya.
Sedangkan otonomi dan kewenangan yang lebih luas ada di tangan pemerintah Kabupaten dan Kota, sehingga perlu legitimasi yang lebih kuat pula lewat pemilihan langsung oleh rakyat.
Pakar Otonomi Daerah Universitas Indonesia Benyamin Hoessein sepakat dengan usul pemerintah itu. Pasalnya, rencana tersebut dinilai lebih efektif bagi pemerintahan daerah.
Ia berpendapat prosedur yang baik adalah parlemen daerah memilih sejumlah calon, lantas pemerintah pusat memilih satu di antaranya. "Karena ada pertemuan dari acceptability (penerimaan) dari bawah, dan capability (kemampuan) dari atas," ucapnya.
Maksudnya, rakyat memberi persetujuan melalui parlemen daerah, sedangkan penunjukan memungkinkan pusat memilih figur yang memiliki kemampuan mengelola lebih baik.
Namun, rencana pemilihan gubernur melalui DPRD itu dinilainya tak cocok diterapkan pada daerah otonomi khusus seperti Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. "(Peraturan) itu harus luwes," katanya.
BUNGA MANGGIASIH
