Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan kepolisian. Pada 2010 misalnya, kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim di kantor Wakil Presiden kemarin, "Kami masih melihat tingginya kecenderungan penembakan terhadap warga negara."
Ifdhal mencontohkan beberapa kasus yang melibatkan pihak kepolisian, seperti konflik antara warga dan perusahaan perkebunan yang melibatkan anggota Korps Brigade Mobil. "Sering terjadi penangkapan dan penyiksaan terhadap pekerja perkebunan," ujarnya.
Komisi pun menyebutkan penggunaan senjata dalam penggerebekan sejumlah lokasi teroris merupakan hal berlebihan. Polisi acap menembak langsung orang yang diduga teroris. Sepanjang 2010, Komisi mencatat Detasemen Khusus 88 menewaskan 14 orang yang diduga teroris dan dua warga sipil. "Mulai dari kasus di Aceh, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, dan kota lain, banyak teroris tertembak," kata Ifdhal.
Namun petinggi Kepolisian RI membantah hasil temuan tersebut. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar, penembakan terhadap setiap tersangka pelanggar hukum sudah sesuai dengan prosedur.
"Yang ditembak oleh Polri dalam rangka penegakan hukum," kata Boy. Kepolisian menyatakan mereka sudah sesuai dengan prosedur dalam penggunaan senjata. "Secara terukur proporsional dan sesuai kebutuhan di lapangan," ujarnya. Kalaupun ada keluhan terhadap tindakan menyimpang, ia berjanji akan memeriksa secara profesional.
Boy mendesak Komisi Nasional HAM untuk menyerahkan data pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga polisi bisa melihat dan mengevaluasi untuk melakukan perbaikan. "Kami berterima kasih Komisi sudah memantau," ujarnya.
Pada peringatan Hari HAM Sedunia kemarin, Komisi mengevaluasi penanganan hak asasi oleh pemerintah sepanjang 2010. Selain menyoroti pelanggaran hak asasi oleh polisi, Komisi meminta pemerintah menuntaskan enam kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum 2010, antara lain kasus Semanggi dan kerusuhan Mei 1998.
Wakil Presiden Boediono mengakui penegakan hak asasi perlu terus didorong. "Kita masih bekerja untuk menegakkan HAM di Tanah Air. Bukan hanya Indonesia, tapi penegakan HAM di negara maju juga belum seperti yang diharapkan," ujar Boediono dalam pidatonya.
l AMIRULLAH | MUNAWAROH | DIANING SARI
Iklan
![Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/22/id_813764/813764_720.jpg)
