Selama 2010, DPR Baru Tuntaskan Enam UU

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Baru enam rancangan undang-undang yang tuntas dibahas menjadi undang-undang hingga pengujung tahun ini. Padahal Program Legislasi Nasional 2010 Dewan Perwakilan Rakyat mentargetkan menuntaskan 70 undang-undang.

"Realisasi program legislasi masih belum berbanding lurus dengan jumlah rancangan undang-undang yang diprogramkan," kata Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono dalam pidato penetapan Program Legislasi Nasional 2011 di Sidang Paripurna DPR, di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Mulyono menjelaskan, di antara 70 rancangan undang-undang tersebut, 36 merupakan usulan DPR, dan 34 usulan pemerintah. Sebanyak 6 rancangan sudah disahkan menjadi undang-undang, 16 rancangan masih dibahas di komisi, 5 lainnya sudah diharmonisasi di Badan Legislasi, sedangkan sisanya belum dibahas.

Menurut dia, pencapaian parlemen belum maksimal lantaran kendala yang dihadapi DPR dan pemerintah. Kendala itu di antaranya program legislasi belum ditaati, baik oleh legislatif maupun eksekutif. "Sering terjadi rancangan yang tak tercantum sebagai program diusulkan untuk dibahas,” kata politikus Partai Demokrat ini. Ketaatan terhadap jadwal juga masih kurang, serta sering terjadi kebuntuan (deadlock) dalam pembahasan dengan pemerintah.

Namun Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso optimistis atas target penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang. Ia membantah anggapan bahwa program legislasi terbengkalai. "Tidak benar kalau (dikatakan) kami hanya konsentrasi pada pengawasan terhadap pemerintah,” tuturnya seusai sidang paripurna. “Ada juga anggota yang tekun menyelesaikan pembahasan.”

Untuk tahun depan, DPR menetapkan 71 rancangan dalam Program Legislasi Nasional 2011. Menurut Mulyono, target itu terdiri atas 33 rancangan undang-undang baru dan 38 rancangan prioritas 2010. Sebanyak 38 rancangan prioritas terdiri atas 23 usulan pemerintah dan 15 usulan DPR.

Ia pun menyatakan optimistis target bakal tercapai meski tugas legislasi pada 2011 cukup berat. Mulyono berharap fraksi-fraksi menunjuk anggota yang menguasai substansi rancangan undang-undang yang dibahas. "Jadwal pembahasan juga harus dipatuhi oleh anggota Dewan.”

AMIRULLAH