Menteri Pertahanan Bantah Dokumen Wikileaks Soal Kopassus

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan tidak ada permintaan pemerintah Indonesia yang mendesak Amerika Serikat mencabut pelarangan pelatihan bagi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). "Tidak ada itu. Betul tidak ada," katanya di Kantor Presiden, Jumat (17/12).

Sebelumnya, Indonesia dikabarkan tak bersedia menerima kunjungan Presiden Barack Obama kecuali Amerika Serikat (AS) mencabut larangan pelatihan bagi satuan elit Kopassus. Pencabutan ini juga dipandang penting untuk melindungi kepentingan Amerika.

Demikian menurut laman harian Australia, The Age, yang mengklaim mendapat bocoran eksklusif dari WikiLeaks atas memo diplomatik Amerika menyangkut isu Kopassus itu, Jumat 17 Desember 2010. Laporan itu diduga berasal dari Kedutaan AS di Jakarta dan dikirim ke Washington DC pada Januari 2010.

Menurut The Age, enam bulan setelah keluar memo itu, Amerika sepakat untuk melanjutkan latihan dengan Kopassus, setelah dilarang sejak 1999. Kebijakan mendapat kritik dari kalangan pembela hak asasi manusia karena satuan elit Indonesia itu terlibat dalam pelanggaran hak asasi, di antaranya kekerasan di Timor Timur dan Papua.

Menurut memo itu, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta menilai permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pencabutan larangan itu harus dipenuhi untuk menjamin bahwa militer dan keamanan Indonesia akan melindungi kepentingan Amerika, termasuk kerjasama dalam perang melawan terorisme. Memo itu juga menyebut bahwa hubungan militer yang lebih dekat dengan kedua negara akan mendorong reformasi lebih lanjut di tubuh militer Indonesia.

Soal bantuan, Purnomo juga membantahnya. Dia mengatakan, hal itu sudah sudah dinyatakan Sekretaris Menteri Pertahanan Amerika. "Memang sudah diumumkan oleh Secretary Gates beberapa bulan sebelum Obama datang, bahwa sekarang tidak ada masalah," katanya.

Pada kunjungan ke Jakarta Juli lalu, Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, mengatakan bahwa Amerika perlu membuka lagi hubungan dengan Kopassus. Menurut Purnomo, kedudukan Indonesia dan Amerika sama. "Sama, kan kita ikut treatment di dalam treatment yang kita tandatangani. Kita dan Amerika sejajar. Kita tidak memaksa mereka," katanya.

EKO ARI WIBOWO