Rekruitmen KPU Jangan Seperti Lowongan Kerja  

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Pengamat senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berharap rekrutmen anggota komisi pemilihan umum (KPU) tidak dibuka secara luas, apalagi membuka peluang bagi anggota partai politik. "Jangan sampai seperti job vacancy. Harus ada lembaga khusus yang mengusulkan orang-orang dengan track record yang baik," ujarnya saat memberik materi dalam acara workshop Partai Demokrat di Hotel Twin Plaza, Jakarta Barat, Sabtu (18/12).

Menurut Siti, KPU harus tetap independen. Jika seleksinya dibuka secara luas, biasanya yang datang bermacam-macam jenis orang. Mulai dari yang biasa, baik, tapi juga ada yang tidak baik. "Lembaga khusus ini mengusulkan orang yang memiliki track record atau prestasi yang baik lalu dikonsultasikan ke publik. Kalau ada resistensi, dipertimbangkan," kata dia.

Anggota KPU, lanjutnya, harus punya jiwa petarung dan karena itulah diperlukan saling kontrol. Dengan sistem multipartai, seringkali terjadi benturan kepentingan yang sangat besar menjelang pemilu. "Pola rekrutmen yang baik diperlukan untuk mengurangi distrust (ketidakpercayaan). Artinya saya tidak setuju orang parpol masuk KPU," tambahnya.

Revisi Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu saat ini sedang diharmonisasi di Badan Legislasi DPR. Dalam draf tersebut disebutkan bahwa anggota partai politik boleh mencalonkan menjadi anggota KPU.

MUNAWWAROH