Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Tegas Lindungi Kebebasan Beragama

image-gnews
Yenny Zannuba Wahid memperlihatkan buku Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia. ANTARA/Ismar Patrizki
Yenny Zannuba Wahid memperlihatkan buku Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia. ANTARA/Ismar Patrizki
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -The Wahid Institute, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), meminta pemerintah lebih tegas melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara yang dijamin konstitusi.

"Pemerintah harus lebih tegas. UUD kita sebenarnya menggaransi kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi di lapangan justru dilanggar," kata Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Yenny Wahid di Jakarta, Selasa 21 Desember 2010.

Menurut catatan The Wahid Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tahun 2010, lebih tinggi 44 persen dibanding tahun sebelumnya. Pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pemerintah daerah dan kepolisian.

Sementara kasus tindakan intoleransi dan diskriminasi naik 26 persen dengan pelaku utama ormas berbasis atau beratribut agama tertentu. "Peningkatan pelanggaran sebesar 44 persen dan intoleransi sebesar 26 persen, tentu mengejutkan kita sebagai bangsa yang mengklaim dirinya toleran dan dihuni masyarakat muslim moderat terbesar di dunia," kata Yenny.

Yang lebih memprihatinkan, tambah Yenny, dalam penanganan berbagai kasus pelanggaran tersebut pemerintah belum berpihak kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi agama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Padahal dengan semakin tingginya tingkat represi yang mereka alami, pemerintah mestinya memiliki keberpihakan dengan membuat aturan-aturan yang secara khusus melindungi mereka," katanya.

Karena itu, The Wahid Institute merekomendasikan kepada penyusun kebijakan agar memasukkan substansi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada dalam Konvensi Internasional Hak Sipil Politik dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam RUU Kerukunan Umat Beragama yang akan dibahas. "Termasuk memasukkan substansi yang mengatur perlindungan khusus terhadap kelompok minoritas," kata Yenny.

Presiden diminta lebih tegas dan tidak ragu-ragu dalam menyikapi persoalan kebebasan beragama dengan memerintahkan Polri dan kejaksaan menyelidiki serta menuntut pelaku pelanggaran dan kekerasan atas nama agama.

WDA | ANT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Miniatur Toleransi dari Tapanuli Utara

17 hari lalu

Miniatur Toleransi dari Tapanuli Utara

Bupati Nikson Nababan berhasil membangun kerukunan dan persatuan antarumat beragama. Menjadi percontohan toleransi.


Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

33 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 26 Februari 2024. ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI
Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

Isu tersebut dinggap penting diangkat di sidang Dewan HAM PBB untuk mengatasi segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama di dunia.


Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

16 November 2023

Suasana Terowongan Silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, Senin, 25 Oktober 2021. Terowongan yang dibangun dengan panjang tunnel 28,3 meter, tinggi 3 meter, lebar 4,1 meter dengan total luas terowongan area tunnel 136 m2 dengan total luas shelter dan tunnel 226 m2 menelan dana sebesar Rp 37,3 miliar. TEMPO/Syara Putri
Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

Setiap 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional.


Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

18 Juni 2023

Wali Kota Tangerang Selatan bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan meresmikan dua Markas Koramil, Selasa 30 Mei 2023. Foto TEMPO/Muhammad Iqbal
Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

Kepada remaja masjid, Pangdam Jaya mengatakan pluralisme sebagai modal kuat dalam bekerja sama untuk menjaga persaudaraan dan kedamaian di Indonesia.


Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

24 Mei 2023

Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

Berbudaya itu, bagaimana budaya toleransi beragama, menghargai umat beragama lain, budaya tolong menolong.


Ngabuburit di Tepi Danau Jakabaring Sambil Lihat Simbol Toleransi Beragama

1 April 2023

Menikmati pemandangan indah di pinggir danau venue dayung, Jakabaring Sport City. Disini pengunjung dapat pula olahraga jogging sore sembari ngabuburit. TEMPO/Parliza Hendrawan
Ngabuburit di Tepi Danau Jakabaring Sambil Lihat Simbol Toleransi Beragama

Di akhir pekan atau hari libur nasional, Jakabaring Sport City menjadi pilihan destinasi liburan dalam kota yang seru.


Ketua MPR Ajak Junjung Tinggi Nilai Toleransi Agama

16 Februari 2023

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berfoto bersama dengan pengurus BEM PTNU Se-Nusantara di Jakarta, Rabu (15/2/23).
Ketua MPR Ajak Junjung Tinggi Nilai Toleransi Agama

Indeks perdamaian global terus memburuk dan mengalami penurunan hingga 3,2 persen selama kurun waktu 14 tahun terakhir.


Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

2 Februari 2023

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

Sosialisasi itu akan mengangkat tema seputar peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas bangsa.


Wakil Kepala BPIP Dorong Pemkab Klaten dan FKUB Raih Penghargaan

16 November 2022

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum menghadiri Pengukuhan Pengurus Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, (16/11).
Wakil Kepala BPIP Dorong Pemkab Klaten dan FKUB Raih Penghargaan

Klaten disebut sebagai miniaturnya Indonesia. Di tengah keberagaman agama tetap memiliki keharmonisan, persatuan dan kesatuan.


Siswi Muslim Jadi Ketua Osis di SMA Katolik St. Fransiskus Saverius Ruteng

28 Oktober 2022

Sejarah Pertama di SMAK St. Fransiskus, Siswi Muslim Menjadi Ketua OSIS. Instagram/smakstfransiskusrutengntt
Siswi Muslim Jadi Ketua Osis di SMA Katolik St. Fransiskus Saverius Ruteng

Aprilia Inka Prasasti terpilih sebagai ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMA Katolik St. Fransiskus Saverius Ruteng Nusa Tenggara Timur.