Pemerintah Akan Ganti Biaya Gagal Panen

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menyiapkan kebijakan anggaran penggantian penghasilan untuk petani yang gagal panen. “Dengan perubahan iklim seperti sekarang, kalau gagal panen, income (petani) kami ganti,” kata Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi di kantor Kementerian Perekonomian kemarin.

Menurut Bayu, kebijakan penggantian penghasilan akibat gagal panen diberlakukan untuk semua jenis tanaman pangan. Selama ini pemerintah memberikan penggantian bibit dan pupuk bagi petani. Biaya penggantian diambil dari pos anggaran Kementerian Pertanian.

Tahun depan, pemerintah menyediakan anggaran yang terkait dengan ketahanan pangan sebesar Rp 3 triliun. Anggaran tersebut masing-masing sebesar Rp 1 triliun untuk program menambah cadangan beras, melakukan stabilisasi harga dan pupuk, serta pemberian bibit gratis kepada petani.

Menurut Bayu, Menteri Keuangan sudah mengisyaratkan akan menambah anggaran ketahanan pangan jika kurang.

Perihal persediaan beras di Perusahaan Umum Bulog, pemerintah mengupayakan volume stok mencapai 1,5 juta ton. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, persediaan beras akan diupayakan berasal dari dalam negeri. Tapi, hingga kini, pasokan stok terbesar di gudang-gudang Bulog berasal dari impor.

Stok beras hingga saat ini mencapai 1,3 juta ton. Dari jumlah ini, kata Hatta, 600 ribu ton akan disalurkan Januari dan Februari mendatang. "Beras aman. Jika ada kenaikan (harga), kami bisa antisipasi,” katanya.

Beras Bulog, kata Hatta, akan dikeluarkan untuk operasi pasar jika terjadi lonjakan harga di pasar sebesar 5 persen ke atas.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan total beras impor mencapai 1,33 juta ton sampai akhir tahun. Jumlah ini terdiri atas 1,08 juta ton yang sudah masuk gudang Bulog, dan sisanya baru akan masuk gudang pada bulan ini.

IQBAL MUHTAROM | EKA UTAMI APRILIA