Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrat dinilai akan memainkan peran kunci dalam penentuan parliamentary threshold (PT) dalam revisi Undang Undang Pemilu. "Kunci dari penentuan angka PT ini akan dipegang oleh Demokrat," kata pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi Muhtadi saat dihubungi Tempo, Senin (27/12).
Muhtadi menjelaskan, keinginan agar angka PT dipatok 5 persen jelas didukung oleh Golkar dan PDIP. Sementara partai-partai menengah berkeinginan agar angka PT tetap 2,5 persen atau setidaknya tidak lebih dari 3 persen.
Dalam posisi ini, kata dia, Demokrat akan berhitung berapa angka PT yang berdampak pada penguatan sistem presidensial, namun juga tidak terlalu menguntungkan Golkar dan PDIP. Sebab, bisa saja angka PT dipatok 5 persen namun penguatan sistem presidensial justru tidak terjadi.
Apalagi, kata Muhtadi, keinginan Golkar dan PDIP mematok PT 5 persen mempunyai agenda tersembunyi, yaitu meraih kembali suara dari partai-partai pecahan mereka. "Jika PT 5 persen tentu akan mempermudah pecahan-pecahan partai itu ke induk semangnya," ujar Muhtadi. Dia memberi contoh, jika PT 5 persen, maka kemungkinan suara dari Gerindra dan Hanura akan kembali ke Partai Golkar.
Muhtadi punya keyakinan Demokrat akan condong memilih angka PT di tengah-tengah tawar-menawar dua pilihan itu. "Saya kira angkanya akan berkisar 3,5-4 persen," kata dia. Dengan angka ini, Muhtadi memperkirakan jumlah partai yang bakal lolos PT hanya berkisar tujuh partai.
Namun dia mengatakan jumlah partai sebanyak itu menyebabkan tidak terjadinya proses merger diantara partai-partai. Peta politik juga akan masih sama dengan hasil Pemilu 2009. "Bedanya cuma minus Hanura saja," kata dia.
Amirullah
Iklan
