Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi setuju pada penetapan angka parliamentary threshold 5 persen. Angka PT sebesar ini akan menyebabkan perubahan peta politik pada 2014.
"Saya setuju PT 5 persen," kata Muhtadi saat dihubungi Tempo, Senin (27/12). Menurut dia, PT 5 persen akan menyebabkan terjadinya penyederhanaan partai dan hanya menyisakan 5 partai di parlemen.
Kelima partai tersebut, kata Muhtadi, akan merepresentasikan peta politik pada Pemilu 2014. Kelima partai tersebut adalah Partai Demokrat yang mewakili golongan nasionalis relijius kanan, Golkar mewakili nasionalis tengah, PDIP mewakili nasionalis populis, dan partai-partai Islam modernis yang diwakili PKS atau PAN, serta partai-partai Islam tradisionalis.
Menurut Muhtadi, adanya penyederhanaan jumlah partai inilah yang menyebabkan partai-partai menengah menolak keinginan partai besar menaikan PT menjadi 5 persen. "Kalau naiknya 5 persen, apalagi diberlakukan secara nasional termasuk untuk tingkat DPRD, maka potensi penyederhanaan sistem kepartaian dengan jumlah partai yang semakin sedikit akan semakin besar," ujar Muhtadi.
Kekhawatiran inilah yang menjadi alasan partai menengah berkeinginan mempertahankan PT 2,5 persen. "Jadi ada kekhawatiran dari partai menengah bahwa mereka tidak lolos dari lubang jarum PT 5 persen," kata Muhtadi.
Apalagi, kata Muhtadi, keinginan meningkatkan angka PT 5 persen, dan bahkan menjadi 7,5 persen sebagaimana diinginkan Golkar, dicurigai mempunyai agenda tersembunyi dari partai-partai tersebut. Agenda tersembunyi itu adalah keinginan Golkar dan PDIP untuk kembali meraih suara dari partai-partai pecahan mereka. Golkar, misalnya, berkeinginan agar suara dari Partai Hanura dan Gerindra kembali ke Golkar.
Muhtadi mengatakan, prinsip dalam mencari angka PT yang ideal adalah terjadinya proses penyederhanaan sistem kepartaian yang juga diiringi dengan penguatan sistem presidensial. Sebab, kata dia, dengan banyaknya jumlah partai seperti yang selama ini terjadi, makin menyebabkan sering terjadinya deadlock atas suatu kebijakan pemerintah ketika dibahas di parlemen. "Kondisi deadlock inilah yang menyebabkan stabilitas politik sulit dicapai," ujarnya.
Amirullah
Iklan
