Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra, menuntut Wakil Jaksa Agung, Darmono, memberi penjelasan yuridis, jika memang perkara Sisminbakum tidak dilatarbelakangi unsur politis.
Ada empat hal yang diminta Yusril untuk dijelaskan Darmono. Pertama, apa dasar pertimbangan yuridis Kejaksaan menuntut eks Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Romli Atmasasmita, dan eks bos PT Sarana Rekatama Dinamika, Yohanes Woworuntu melakukan tindak pidana bersama-sama Yusril Ihza Mahendra.
“Sedangkan Kejagung tahu, pada kurun waktu 2000-2008 ada lima orang lainnya yang menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yakni Baharuddin Lopa, Marsillam Simanjuntak, Mahfud Md, Hamid Awaluddin, dan Andi Mattalata,” ujar Yusril dalam keterangan persnya hari ini (30/12).
Yusril mengklaim, aturan kebijakannya soal Sisminbakum diteruskan semua menteri itu. “Apa alasan yuridis Kejagung untuk tidak menyatakan kelima Menteri Kehakiman dan HAM itu sebagai tersangka? Bukankah mereka meneruskan kebijakan saya?” kata dia.
Hal kedua yang harus dijelaskan Darmono adalah soal kebijakan Sisminbakum yang dikuatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh anggota DPR periode 2004-2009 dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun sampai kini, mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.
Darmono juga diminta Yusril menjelaskan, mengapa hanya menghadirkan eks Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie, dan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai saksi untuknya. Sementara eks Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden SBY, tidak diminta bersaksi meski sudah diajukan Yusril.
“Kalau alasannya SBY kini menjabat Presiden, apa alasan yuridis yang digunakan Kejaksaan Agung untuk mengatakan bahwa seorang Presiden tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana?” ucap Yusril.
Terakhir, Yusril meminta Darmono memaparkan bukti bahwa penanganan Sisminbakum tidak dipengaruhi unsur politis. “Kalau memang tidak ada unsur politis dalam Sisminbakum seperti dikatakan Darmono, publik berhak tahu landasan yuridis apa yang digunakan Kejaksaan Agung.”
Isma Savitri
Iklan
