ICW Pertanyakan Penolakan DPR Beri Hasil Studi Banding
Kamis, 30 Desember 2010 10:27 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Kamis, 30 Desember 2010 10:27 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR
Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara
Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu
Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR
23 menit lalu
Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.
Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah
1 jam lalu
Angka keterwakilan perempuan di parlemen diproyeksikan meningkat di DPR RI pada periode 2024-2029. Anggota legislatif perempuan diperkirakan akan menempati 128 dari 580 kursi yang tersedia di Senayan atau 22,1 persen. Jumlah itu lebih tinggi 1,6 persen dari hasil Pemilu 2019.
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara
1 jam lalu
Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.
Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu
3 jam lalu
Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang
6 jam lalu
PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.
Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA
21 jam lalu
Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
1 hari lalu
PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini
1 hari lalu
RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak
1 hari lalu
Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya
1 hari lalu
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.