Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pengelolaan pertahanan untuk tahun-tahun mendatang akan lebih pro kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan fokus pembangunan pemerintah tahun depan, yakni pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
"Pengelolaan pertahanan negara yang pro kesra. Kita akan lihat seberapa jauh kita bisa melaksanakan itu," kata Purnomo dalam acara keterangan pers refleksi satu tahun di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (30/12).
Purnomo berharap, jika kesejahteraan masyarakat meningkat, maka tingkat keamanan akan meningkat. Begitu pula jika keamanan meningkat, masyarakat lebih fokus mewujudkan kesejahteraan. "Keduanya seperti dua sisi keping mata uang," ujarnya.
Pengelolaan pertahanan pro kesra yang dimaksudkan Purnomo adalah dengan program-program bidang pertahanan yang turut mendukung meningkatnya perekonomian. "Yaitu lewat industri pertahanan dalam negeri," kata dia.
Pemusatan industri pertahanan ke dalam negeri diharapkan akan menimbulkan 'multiplier effect' yang positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, di antaranya penciptaan lapangan kerja.
Untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri, Kementerian telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Komite ini, kata Purnomo, bertugas mengkoordinasikan kerja sama luar negeri untuk memajukan dan mengembangkan industri pertahanan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan. "Industri pertahanan akan dinaungi oleh Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Pertahanan agar koordinasinya lebih jelas," ujar dia.
Purnomo mencontohkan beberapa capaian di bidang kemandirian industri pertahanan, antara lain diresmikannya pembuatan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal (PKR) pada bulan Agustus lalu. Rencananya, kapal perang itu akan dibuat oleh PT PAL bekerja sama dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding selaku pemenang tender.
Kementerian juga sukses menguji coba peluncuran empat unit roker R-Han 122 pada bulan November lalu. Roket R-Han 122 merupakan roket hasil kerja sama antara Balitbang Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, PT Pindad, LAPAN, dan beberapa perguruan tinggi.
Kementerian, kata Purnomo juga menjalin kerja sama yang bersifat 'public policy'. Di antaranya, dengan Amerika Serikat tentang peningkatan hubungan kerja sama militer. "Dan dibukanya kembali hubungan kerjasama (AS) dengan Kopassus," ujar dia.
Dengan Korea Selatan, Kementerian juga menjalin kesepakatan untuk memproduksi dan memasarkan proyek pengembangan jet tempur KF-X, pesawat generasi 4,5. Pesawat KF-X lebih canggih dibandingkan F-16 dan Sukhoi yang termasuk generasi 4. Proyek ini menggunakan fasilitas industri pertahanan PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan Korea Aerospace Industries.
MAHARDIKA SATRIA HADI
Iklan
