Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indrawati, mengatakan, para pelaku kekerasan warga Papua harus segera diadili oleh pemerintah melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia, meski sudah menjalani proses di Pengadilan Militer.
"Jika pelakunya tidak diadili di sini, maka negara yang menandatangi konvensi antipenyiksaan yang akan mengadilinya," kata Poengky ketika dihubungi, Ahad (2/1).
Pernyataan ini menanggapi kasus kekerasan terhadap warga Papua oleh TNI yang rekaman kasusnya tersebar di internet. TNI, seperti kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, menyatakan kasus kekerasan di Papua tidak masuk kategori pelanggaran HAM.
Poengky mengingatkan soal preseden pengadilan Presiden Chile Augusto Pinochet yang akhirnya diadili negara lain karena negaranya tak mengadili kasus-kasus kejahatannya di masa lalu. Sejak 1974-1990, tidak kurang dari 2025 kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh rezim Pinochet melalui dinas rahasianya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sudah menandatangani konvensi anti penyiksaan ini pada 2008. Sejumlah negara dan komite anti penyiksaan juga sempat mempertanyakan banyak kasus penyiksaan di Papua yang didiamkan. "Mereka mempertanyakan pelaku tidak dihukum, padahal Indonesia menandatangani konvensi itu," kata Poengky.
Ia meminta Komnas HAM turun tangan dan mengusut tuntas kasus ini. Dia menambahkan, pengadilan militer saja tidak cukup untuk mengadili para pelakunya. Sebab, Pengadilan Militer hanya mengadili perkara disersi dan pelanggaran kode etik. "Ini (kasus Papua) soal penyiksaan kepada warga sipil yang dilakukan secara sistematis dan meluas," ujarnya.
EKO ARI WIBOWO
Iklan
![Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/22/id_813764/813764_720.jpg)
