Migrant Care: Pemerintah Enam Kali Bohong soal Buruh

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care mencatat pemerintah Indonesia telah beberapa kali berbohong dalam perbaikan kondisi buruh migran Indonesia. Kebohongan tersebut terlihat pada belum diratifikasinya konvensi internasional mengenai buruh migran.

"Pemerintah sudah enam kali berbohong soal ratifikasi dan sampai sekarang belum ada bukti nyatanya. Ini memperlihatkan betapa keberpihakan pemerintah terhadap buruh migran masih dipertanyakan,"ujar Anis dalam acara ''Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan: Pengkhianatan Harus Segera Dihentikan'' di kantor pusat Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/1).

Kebohongan tersebut adalah janji oleh pemerintah untuk meratifikasi konvensi tersebut dalam berbagai forum internasional. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut Anis, juga menyatakan ratifikasi konvensi tersebut masuk dalam prolegnas tahun 2005-2009.

"Ratifikasi juga sudah dinyatakan di RAN HAM (Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) di tahun 2003-2004, begitu juga di TAP MPR no.5 tahun 2002," kata Anis.

Anis mengharapkan agar pemerintah lebih menunjukkan kepeduliannya yang konkrit, salah satunya adalah dengan segera meratifikasi perlindungan buruh migran. Sebab, hal itu dianggap menjadi dasar perubahan perlindungan yang dimulai dari negara terlebih dulu.

"Bukan dengan cara penyelesaian yang reaktif dan sporadis. Kalau begiu terus angka persoalan justru bisa meningkat." kata Anis.

RIRIN AGUSTIA