Jawa Barat Hapus Bantuan Operasional Sekolah SMA
TEMPO Interaktif, Bandung - Pemerintah Jawa Barat mulai tahun ini menghapuskan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah menengah atas serta kejuruan. Alasannya, selama ini alokasi dana itu tidak efektif.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyudin M Zarkasi mengatakan sebelumnya setiap siswa SMA dan SMK di Jawa Barat dialokasikan Rp 180 ribu per tahun. Uang itu tidak diterima langsung oleh siswa melainkan diserahkan pemerintah ke sekolah masing-masing. "Dana BOS itu diberikan untuk aksesibilitas siswa belajar di SMA," kata Wahyudin, Senin (10/1).
Namun, berdasarkan evaluasi, gelontoran dana BOS dari APBD provinsi itu tidak efektif, karena siswa kaya dan miskin mendapat alokasi yang sama. Sedangkan masalah umum siswa miskin sulit masuk SMA dan SMK karena ruangan kelas yang terbatas. "Karena itu kita alihkan dana BOS provinsi untuk membangun ruang kelas baru dan beasiswa selektif untuk siswa tidak mampu," ujarnya.
Pembangunan kelas baru di awal tahun ini sebanyak 3.000 ruang. Lewat APBD perubahan 2011 nanti, kata Wahyudin, akan ditambah 3.000 ruang kelas lagi. "Setiap sekolah akan menerima dana Rp 90-95 juta," ujarnya.
Adapun pembangunan 8 SMK Negeri baru yang akan dimulai tahun ini di Indramayu, Cirebon, dan Sukabumi, masing-masing sekolah dianggarkan menerima Rp 1 miliar.
Sedangkan beasiswa selektif bagi setiap siswa miskin SMA dan SMK di Jawa Barat sebesar Rp 780 ribu per tahun. Dana itu akan diberikan langsung ke siswa untuk membayar iuran sekolah. "Per bulannya Rp 65 ribu untuk membantu bayar SPP," ujarnya. Tahun ini beasiswa tersebut dialokasikan untuk 6.250 siswa penerima.
Untuk menutupi kekurangan beasiswa itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat meminta pemerintah kota dan kabupaten membantu dengan memberikan beasiswa bagi siswa miskin. "Daerah tidak perlu membuat BOS baru untuk SMA dan SMK tapi perbanyak beasiswa untuk siswa miskin," katanya.
Sejumlah Kepala SMA dan SMK di Kota Bandung mendukung penghapusan dana BOS provinsi itu. "Saya setuju kalau dananya dipakai untuk membangun ruang kelas baru dan beasiswa siswa tidak mampu," kata Kepala SMKN 8 Bandung Dedi Indrayana. Sedangkan Kepala SMAN 12 Hartono menyatakan penghapusan dana itu tidak masalah buat sekolah.
ANWAR SISWADI
