Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bantah Tudingan Bohongi Rakyat

image-gnews
TEMPO/Andika Pradipta
TEMPO/Andika Pradipta
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -  Pemerintah bantah dituding berbohong, seperti yang tertulis dalam editorial salah satu media cetak nasional. Perbincangan soal tuduhan bohong itu rupanya menempati porsi besar dalam rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Rabu (12/1).

"Kita bicarakan kerisauan pemerintah, kalau (disebut) pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh, ini perlu diluruskan," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden.

Menko Polkam  memprotes kata-kata dalam editorial itu yang mengajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, apa yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan di Balai Sidang Jakarta Senin (10/1) lalu adalah kebenaran.

"Tidak ada yang bohong, karena didukung oleh data dan didukung oleh menteri-menteri terkait," ucapnya.

Jika ada pihak lain yang berpendapat berbeda, Djoko berpendapat mereka tak boleh langsung mengatakan pejabat berbohong. "Kenapa tidak datang kepada menterinya dan berargumen di situ, karena ini menyangkut kredibilitas seseorang, dan ini membawa nama Presiden sampai Camat," tuturnya.

Menurutnya kalaupun ada perbedaan pendapat, ruang untuk berdiskusi selalu diberikan. "Jadi jangan menuduh seperti itu," katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim data pemerintah diukur oleh lembaga yang kredibel. Jadi, penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, serta kenaikan pendapatan per kapita, katanya, ialah fakta yang bersumber pada data.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemarin, sembilan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Uskup D Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo, membacakan pernyataan sikapnya. Sebuah media cetak dalam editorialnya lantas menyoroti langkah mereka, yang menganggap pemerintahan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanah rakyat dan membohongi rakyat. Djoko menolak menyebut nama media tersebut, namun apa yang diprotesnya itu termuat dalam editorial Media Indonesia hari ini.

Editorial inilah yang diprotes pemerintah. Anehnya, menurut Djoko, bukan para tokoh yang dikritiknya, tetapi editorial tersebut. "Saya sampaikan itu kepada media yang editorialnya (mengatakan) saat ini pemerintahan SBY bohong. Saya tidak mengutip yang mana-mana, saudara jangan keliru. Awas kalo keliru," ucapnya.

Namun, ia menyiratkan tak berencana mengajukan hak jawab dan somasi kepada media itu, ataupun mengadu ke Dewan Pers. "(Konferensi pers) itu bagian dari jawaban kita bahwa kita tidak berbohong, itu saja, as simple as that," katanya.

BUNGA MANGGIASIH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

25 April 2017

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin
Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

Dalam tulisan Allan Nairn, Fadli Zon disebut terlibat dalam upaya makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.


Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

25 April 2017

Hary Tanoesoedibjo. TEMPO/Imam Sukamto
Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

Pelaporan Hari Tanoe bermula dari tulisan Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn.


Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

24 April 2017

Dewan Pers. Foto: dewanpers.or.id
Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

Sapto berujar, pihaknya akan menunggu mekanisme yang diterapkan Dewan Pers saat menerima pengaduan.


Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

11 Juni 2016

Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar acara buka bersama di kediamannya, Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. Isu Ekonomi dan Hukum menjadi bahasan SBY pada acara ini. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa tercengang melihat perubahan pers saat ini.


Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

14 April 2016

Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas
Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."


Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

9 Februari 2016

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah
Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

Presiden Joko Widodo meminta pers patuh terhadap kode etik jurnalistik, terutama media online.


Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

9 Februari 2016

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?


Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

21 Januari 2016

Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

Kepentingan pemilik media di industri pers dinilai mempengaruhi pemberitaan, mirip seperti Berlusconi di Italia.


Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

20 Januari 2016

Ilustrasi: TEMPO/Machfoed Gembong
Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

Ada fenomena sejumlah pemilik media membentuk partai politik.


Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

2 November 2015

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam Rapat Kerja Pansus Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

Menurut Rizal Ramli, sudah waktunya pers menjadi bagian dari transformasi bangsa, jangan sibuk dengan bisnis pencitraan.