Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Rawajati Tolak Ganti Rugi Lahan Fly Over Kalibata  

image-gnews
TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO/Seto Wardhana
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Warga Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang terkena gusuran pelebaran jalan di bawah fly over (jalan layang) Kalibata menolak nominal ganti rugi yang ditawarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yakni pembayaran ganti rugi sebesar 25 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Berdasar hitungan Pemprov DKI, NJOP untuk tanah warga yang terkena gusuran adalah senilai Rp 4.155.000 per meter.

Penolakan itu diungkapkan warga dengan memasang spanduk kecaman kepada Gubernur Fauzi Bowo atau Pemprov DKI. Berdasar pengamatan Tempo, ada 12 spanduk protes di sepanjang jalan di bawah fly over tersebut, dengan rincian enam dipasang di wilayah Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan dan enam sisa di wilayah Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur. Menurut keterangan warga sekitar, spanduk itu sudah dipasang sejak kemarin.

"Sejak negosiasi pada 2008, pemerintah tetap berkeras bahwa mereka hanya akan membayar ganti rugi sebesar 25 persen dari NJOP bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat. Ganti rugi 100 persen hanya yang sudah memiliki sertifikat," kata Ketua RT 002, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Muhammar Hair, hari ini.

Meskipun tidak memiliki sertifikat, kata Muhammad Hair, ia dan warga lainnya mengaku sudah menetap di daerak tersebut sejak berpuluh tahun lalu. "Kami sudah lama di sini, sejak buyut sudah di sini meskipun belum memiliki sertifikat. Saya saja sampai saat masih mengurus sertifikat tanah saya," katanya lagi.

Sebelumnya, pemerintah DKI memang berencana akan memperlebar jalan yang ada di bawah fly over tersebut masing-masing enam meter ke sisi kiri dan kanan. Saat ini, jalan yang sudah ada baru selebar tujuh meter. "Kami bukannya menolak pembangunan. Tapi hanya berharap agar ganti rugi dibayarkan dngan layak karena kami sudah turun temurun di sini," kata Hair.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hair menambahkan, di daerah Jakarta Selatan yang terkena proyek pelebaran jalan itu, ada sebanyak 55 Kepala Keluarga (KK) yang tanah dan bangunan mereka tergusur. Di RT 002 sendiri, jelasnya ada 12 KK yang terkena gusuran, termasuk dirinya. "Dari 12 yang kena di RT saya, hanya dua yang akan diganti sebesar 100 persen NJOP karena sudah memiliki sertifikat," katanya lagi.

Ia berharap, pemerintah bisa membayarkan ganti rugi sebesar 100 persen NJOP yang ada supaya ia dan warga Rawajati lainnya bisa pindah atau membeli lahan dan bangunan baru. "Sejak pembangunan fly over ini saja omset saya sudah turun. Tadinya saya berdagang kelontongan, sekarang menjual makanan jadi. Rata-rata usaha di sini memang mati sejak jalan layang ini dibangun," ujar Hair lagi.

ARIE FIRDAUS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

12 menit lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

31 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

39 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

58 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.


3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

22 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

Pemprov DKI menargetkan pengerjaan empat jalan tembus tahun ini. Tiga jalan sudah bisa dipakai, tapi satu lainnya mandek karena masalah lahan.