Rektor IPDN Jatinangor Minta Maaf Kepada Warga  

TEMPO Interaktif, Bandung - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, I Nyoman Sumaryadi, membantah tudingan kalau dia pernah menghina warga etnis Sunda.

Ia juga memohon maaf kepada warga jika dia sempat menyebabkan kesalahpahaman dan keresahan. "Saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya sebagai manusia. Saya tidak benci orang Sunda. Saya tidak pernah katakan "Orang Sunda Maling”," ujarnya kepada warga dalam pertemuan yang difasilitasi Kepolisian Resor Sumedang dan dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Puri Khatulistiwa, Jalan Raya Jatinangor, Sumedang, Ahad (16/1) malam.

Bantahan dan permohonan maaf itu merupakan jawaban Sumaryadi atas tuntutan warga terkait beredarnya pesan pendek berisi pesan "Apakah Semua Orang Sunda Maling?". Dilaporkan sebelumnya warga Jatinangor menuntut Sumaryadi meminta maaf melalui media massa dan mundur dari jabatan sebagai Rektor IPDN.

Ia menjelaskan, pidatonya saat memberikan pembinaan terhadap 160 tenaga pengamanan dalam kampus IPDN asal Sumedang dan Bandung, termasuk Jatinangor dan Cileunyi, telah disalahartikan dan kemudian disebarkan melalui pesan pendek.


Padahal, kata Sumaryadi, pidato pembinaan tersebut hanya berisi evaluasi pengamanan kampus hingga akhir tahun 2010 dan proyeksi 2011. “Kondisi 2010 dan sebelumnya banyak aset negara (di kampus IPDN) yang tak bisa kita amankan alias hilang,” ujarnya.

Sumaryadi pun meminta petugas pengamanan meningkatkan kinerja dalam mengawasi aset IPDN Jatinangor agar mulai tahun ini kondisi serupa tak terulang. "Saya ingatkan (kepada petugas Pamdal) supaya (mulai tahun) 2011 tak begitu lagi,” katanya. Dia menambahkan, “Saya ingatkan budaya Sunda itu halus dan ewuh pakewuh, tapi jangan sampai ada malingpun saudara (petugas) tidak berani menegur. Tolong ini aset negara. Kalau saudara-saudara tidak menegor maling, apalagi ikut maling kapan kita bisa baik," ujarnya. "Demi Allah itu yang saya sebutkan".

Sumaryadi pun menilai tudingan bahwa dia membenci orang Sunda tak masuk akal. "Saya sejak lama dekat dengan Sunda, bagaimana saya bisa benci Sunda? Menantu dan besan saya orang Sunda, pengelola Pesantren Al Jawami (Cileunyi),” ujarnya.

Terkait pesan pendek yang tersebar dan menyudutkan dirinya, Sumaryadi berjanji tak akan mengusut siapa penyebar pertamanya.  Adapun terkait permintaan mundur dari jabatan Rektor, Sumaryadi tak menjawab sendiri. Ia menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni.

Kepada forum, Diah menjelaskan, untuk memilih Rektor IPDN tidak mudah karena harus calonnya harus menempuh tes oleh Badan Intelijen Negara, dan diajukan ke Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selain itu, ia melanjutkan, pemilihan Rektor IPDN merupakan kewenangan penuh Menteri Dalam Negeri. Hal ini diatur pasal 13 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa perguruan tinggi kedinasan diatur oleh Menteri yang bersangkutan. "Jadi mohon soal pejabat dan pengunduran diri Rektor IPDN, diserahkan kepada kami (Kementerian Dalam Negeri)," ujar Diah.

Atas bantahan dan permohonan pihak IPDN, salah satu warga penuntut, Arif Saefulloh, mengaku, dia bisa menerima. "Karena dia memohon dan bersumpah sesuai nilai-nilai Islam, ya bisa saya terima. Selebihnya Allah-lah yang menentukan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Polres Sumedang AKBP Nurullah tampak enggan menanggapi pertanyaan wartawan ihwal kemungkinan mengusut pelaku pertama penyebaran pesan pendek anti Rektor IPDN. "Ya seperti dikatakan Bapak Rektor (IPDN) tadi. Soal itu (penyebaran pesan pendek) masih dalam penyelidikan kami," katanya.

Erick P. Hardi