Iklan
TEMPO Interaktif, Medan - Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi warga suku Angkola dan menyandang gelar, menuai protes. Nuansa politisasi dikemukakan ratusan pemuda-pemudi Batak di Medan, Sumatera Utara, atas rencana tersebut, berangkaian dengan peresmian Museum Batak di Kota Balige, Kabupaten Toba Samosir, Selasa 18 Januari 2011. Suku Angkola, berada di wilayah Tapanuli Selatan.
Menurut Saleh Baginda Tambangan Harahap, suku Angkola terdiri dari delapan marga, Harahap, Hasibuan, Nasution, Lubis, Daulay, Dalimunthe, Siregar dan Pulungan. Pemberian marga dan gelar, hal yang telah lama dilakukan. “Saya sendiri telah memberikan gelar dan marga kepada Tun Sri Ismain Husein (Malaysia), dan Hayono Isman (bekas Menpora),” kata Baginda kepada Tempo, Senin (17/1) sore.
Hayono Isman, sebut Baginda, diberi gelar kehormatan marga Harahap bergelar Baginda Parlindungan Harahap, dan Tun Sri Ismail Husein dinobatkan sebagai Baginda Linggom Banua Harahap. Pemberian, katanya, bisa dilatari oleh kekerabatan-kedekatan dan kontribusi yang telah diberikan. “Tun Sri Ismail Husein diberikan karena dia melindungi budaya melayu,” jelas Baginda.
Bekas Ketua Lembaga Adat Sidimpuan ini menuturkan, layaknya bagi siapa pun yang akan diberikan marga dan gelar, semestinya melalui musayarawah. “Dibicarakan dulu diinternal keluarga, kahangi, anakboru dan mora,” jelasnya. Selanjutnya, baru diberitahukan kepada khalayak apa latar belakang pemberian itu. “Musyawarah waktunya relatif, bisa dua hari,” ujarnya.
Suku Angkola, tegas Baginda, tidak menutup diri. Siapapun dan apa pun latar belakangannya dapat menjadi warga-suku Angkola. ”Itu yang disebut Dahlian Natolu (dibuka tapi tertutup-tertutup tapi dibuka),” kata Baginda. Nafasnya adalah holongan dohot panggu sayang (kasih sayang).
Baginda sendiri mengaku tidak pernah dilibatkan dan diberitahukan soal rencana pemberian gelar dari suku Angkola kepada SBY. “Saya tidak pernah diberitahu dan diajak musyawarah,” katanya. “Kami sendiri pernah mengajukan untuk memberikan marga dan gelar kehormatan kepada SBY pada 2005. Namun, karena kondisi negara saat itu dilanda musibah, hingga saat ini rencana itu belum terwujud,” kata Baginda, keturunan ke-13 dari Raja Harahap.
Terlepas dari prokontra, lanjut Baginda, bagi suku Angkola penambalan marga dan pemberian gelar adalah hal yang biasa. “Dengan penilaian adanya kontribusi yang telah diberikan. Kalau diberikan kepada SBY, saya kira sudah tepat karena terlepas dari beragam persoalan, dia adalah kepala negara,” jelasnya.
Ketua Museum Daerah Sumatera Utara, Ihcwan Azhari, munculnya pro dan kontra itu bagian dari risiko. “Inilah resiko bila politikus menangani masalah budaya,” katanya. TB Silalahi, lanjutnya, penggagas pendirian Museum Batak, dinilai telah melakukan politisasi dalam hal budaya. “Sejujurnya, pemerintah tidak proporsional (perhatiannya) terhadap museum,” jelasnya.
Soetana Monang Hasibuan
Iklan
