Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Peradilan Militer Papua Dipaparkan ke Panglima Armada Pasifik AS

image-gnews
Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono memeriksa pasukan Kontingen Garuda UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) saat upacara pemberangkatan di Mabes TNi Cilangkap, Jakarta, Kamis (11/11). TNI mengirimkan 1304 personel pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono memeriksa pasukan Kontingen Garuda UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) saat upacara pemberangkatan di Mabes TNi Cilangkap, Jakarta, Kamis (11/11). TNI mengirimkan 1304 personel pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -  Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyampaikan tentang hasil proses peradilan militer pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua kepada Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, Admiral Patrick M. Walsh.

"Panglima TNI menjelaskan bahwa peradilan telah berjalan secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat melihat prosesnya," kata Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl Minulyo Suprapto, dalam siaran persnya, Selasa (18/1).

Dikatakan oleh Minulyo, pernyataan Penglima tentang peradilan militer di Papua disampaikan ketika menerima kunjungan kehormatan Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, sepanjang tahun 2010 ada tiga kasus kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap warga Papua ketika bertugas di sana. Ketiga kasus kekerasan itu terindikasi keras merupakan pelanggaran HAM.

TNI sendiri menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus-kasus itu ke pengadilan militer. Dua kasus kekerasan telah diproses di pengadilan militer Jayapura, satu di antaranya sudah divonis. Sedangkan kasus ketiga masih dalam proses penyidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Minulyo mengatakan, dalam kunjungannya kemarin, Admiral Patrick bermaksud untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik, seperti yang dijumpai pada kerja sama pada saat kegiatan Sail Bunaken dan Sail Banda tahun lalu.

Pada dua kegiatan tersebut, lanjutnya, Armada Pasifik AS berperan serta mengirimkan Kapal Rumah Sakit USNS Mercy. "Admiral Patrick berharap di masa yang akan datang dapat berperan serta dalam kegiatan Sail Belitung dan Sail Morotae," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

10 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

26 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.


Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

32 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.


KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

6 Oktober 2021

Pegiat HAM Desak Revisi Peradilan Militer
KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.


Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

16 September 2021

Gambar tangkapan video menunjukkan adegan serial Netflix berjudul
Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.


2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

27 Juli 2021

Ilustrasi TNI. ANTARA
2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

5 Juli 2018

Jokowi. Youtube Antara
Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.