Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, capaian program kesejahteraan bukan kebohongan. Menurut Presiden, capaian program pemerintah itu sudah melalui tahap evaluasi. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Namun, kata Presiden, pemerintah tetap akan berusaha menurunkan kemiskinan. "Itu lumrah terjadi di negara mana pun, dan itu bukan kebohongan," kata Presiden dalam sambutan Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Jakarta, Jumat (21/1).
Presiden mengungkapkan, sasaran penurunan kemiskinan akan diperjuangkan habis-habisan. Negara mana pun, kata Presiden, pemerintahannya tentu punya rencana, punya sasaran. "Ketika evaluasi, di antara sasaran itu hampir pasti banyak yang dicapai, bahkan lebih dari itu, hampir pasti pula ada yang tidak sepenuhnya kita capai," katanya.
Presiden mengatakan, pemerintah tidak pernah menyatakan tidak ada kemiskinan. Kemiskinan memang masih ada, namun pada dua tahun terakhir ini bisa diturunkan. "Pernah naik ketika harga minyak naik pada 2006, kemudian turun kembali," katanya. "Ingat! Saya tidak pernah mengatakan di negeri kita tidak ada kemiskinanan lagi."
Bahkan, kata Presiden, angka yang capaian mengukur keberhasilan bukan pemerintah tapi lembaga yang oleh undang undang yang diberikan kewenangan. Termasuk lembaga-lembaga dunia yang memiliki fungsi yang sama.
Dia mengakui, meski kemiskinan secara bertahap bisa diturunkan, tetapi angka 13 persen dari 237 itu juga besar. "Kita juga belum puas. Masih perlu kerja keras. Masih ada dan jumlah itu masih besar meski menurun secara sistematis," ujarnya.
Pemerintah juga sedang menjalankan kebijakan menghadapi kantong-kantong kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan dan memberikan bantuan langsung tunai bersyarat.
Dia menuturkan sejumlah sasaran 2011, antara lain: sasaran pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, inflasi 5,3 persen, dan kemiskinan diturunkan lagi 11,5 sampai 12,5 persen. Untuk melaksanakan pembangunan, lanjutnya, pemerintah telah menganggarkan dana belanja negara Rp 1229,6 triliun atau naik 9,2 persen dari tahun lalu. Pendapatan negara dan hibah Rp1104 triliun. Oleh karena itu defisitnya menjadi Rp124,66 triliun.
"Kita menuju ke anggaran berimbang atau balance bugdet, pendapatan yang paling baik sama dengan yang kita belanjakan, negara yang defisitnya besar, banyak yang mengalami krisis, Eropa, termasuk Amerika," kata Presiden.
Presiden membantah bahwa arah perekonomian Indonesia hanya mengejar pertumbuhan saja. "Misi pemerintah adalah melaksanakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Kita tuangkan semua dalam program dan anggaran yang pro job, pro poor, pro growth. Pertumbuhan ini didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat dan daerah," katanya.
EKO ARI WIBOWO
Iklan
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_400.jpg)
