Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fuad Rahmany Tak Sesumbar Bersih-Bersih Ditjen Pajak

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ahmad Fuad Rahmany resmi menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menggantikan Tjiptardjo. Namanya masuk ke dalam bursa calon Dirjen Pajak sejak beberapa pekan lalu namun hingga tadi malam dia mengaku belum mendapat kepastian menjabat bos pajak.

Sejumlah masalah di Ditjen Pajak siap menghadang Fuad. Dia harus melanjutkan reformasi birokrasi sembari mengembalikan citra Ditjen Pajak yang menurun setelah seorang petugas banding Gayus Tambunan terlibat dalam mafia pajak. Kasus terbaru adalah temuan banyak transaksi mencurigakan di rekening pegawai Pajak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Fuad juga harus membenahi penerimaan pajak yang dalam dua tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Panitia Khusus Pajak akan dibentuk Komisi Keuangan untuk meninjau ulang kinerja pengumpulan pajak dan pelayanan oleh kantor yang dipimpinnya.

Mengomentari banyak tantangan ini, Fuad mengaku akan meneliti kondisi internal Ditjen Pajak. "Saya akan memetakan dulu," ujarnya usai dilantik pagi (21/1) ini. Dia juga akan menerima berbagai masukan dari bawahannya dan segera melakukan perbaikan. "Yang baik-baik akan saya lanjutkan, kekurangannya akan kami perbaiki," kata dia.

Dia juga berjanji akan mengejar target penerimaan pajak selama masa kerjanya. "Saya fokus kepada target pendapatan," ujarnya. Adapun menanggapi kasus mafia pajak Gayus, dia mendukung proses hukum yang tengah berjalan. "Lihat saja, sudah masuk ke dalam proses hukum."

Sebelumnya, pria kelahiran Singapura 56 tahun lalu ini selama empat tahun menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan sekaligus menjadi Ketua Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Fuad termasuk orang yang cemerlang di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia sempat menjabat Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara dan Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara. Keahliannya membuat dia ditunjuk sebagai Deputi Anggaran dan Akuntansi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Terakhir, namanya juga ikut masuk ke dalam bursa calon Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani yang terbang ke Bank Dunia pada tahun lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gelar sarjana ekonomi didapatnya pada tahun 1981 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Duke University, Durham, North Carolina, Amerika Serikat hingga mendapat gelar master pada 1987. Gelar doktor diraihnya pada tahun 1997 Departemen Ekonomi Vanderbilt University, Tennessee, yang menghasilkan alumni seperti peraih nobel Muhammad Yunus dan Al Gore.

Menteri Agus Martowardojo sempat memuji kinerja Fuad selama satu tahun terakhir. Menteri Agus menyebut melonjaknya indeks harga saham gabungan (IHSG) ikut disumbang oleh kerja keras Kepala Bapepam LK.

Namun sebagai Kepala Bapepam LK, Fuad sempat diguncang kasus harga penawaran saham perdana (IPO) Krakatau Steel. Sebagian kalangan menganggap Fuad kurang sigap mengantisipasi harga saham yang dianggap kelewat rendah.

Sebagai Ketua Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Fuad gagal merampungkan target penyelesaian yang direncanakan pada akhir tahun lalu.

ANTON WILLIAM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

3 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

6 hari lalu

Petugas Pos Indonesia menunjukkan lembaran materai Rp10.000 yang dijual di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan materai tempel baru Rp10.000 yang sudah dapat dibeli oleh masyarakat di kantor pos seluruh Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara


Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

14 hari lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.


DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.


2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

Petugas Bea Cukai memberikan keterangan kepada media terkait permasalahan impor KTP dan NPWP dari Kamboja di Kantor Bea Cukai Jakarta, 10 Febuari 2017. kartu-kartu ini diduga akan digunakan untuk kejahatan perbankan. Tempo/Dian Triyuli Handoko
2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP


Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.


Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Warga menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022. Tempo/Tony Hartawan
Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.


DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengadakan media gathering mengenai persiapan peluncuran core tax system di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso
DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.


DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

Ilustrasi rumah. Foto: Unsplash.com/Scott Webb
DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.


NIK Jadi NPWP, Begini Cara Mengintegrasikan NIK-NPWP Menjadi Satu

9 Agustus 2023

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
NIK Jadi NPWP, Begini Cara Mengintegrasikan NIK-NPWP Menjadi Satu

NIK jadi NPWP mulai berlaku, Begini cara mengintegrasikan NIK dan NPWP, ikuti tahapannya.