TEMPO Interaktif, Bandung - Kekhawatiran banyak kalangan bahwa organisasi massa Nasional Demokrat akan berubah jadi partai politik ditepis sekretaris jenderal organisasi itu Syamsul Muarif. "Saya ingin tegaskan Nasional Demokrat sesuai perintah ketua umum tidak akan diubah menjadi partai politik," katanya dalam konferensi pers seusai deklarasi pengurus wilayah Jawa Barat di Bandung, Selasa (25/1).
Mengutip pernyataan ketua umum organisasi itu, Surya Paloh, Syamsul mengatakan Nasional Demokrat harus dipertahankan sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengusung konsep perubahan. Akan sulit, katanya, mengusung perubahan itu jika Nasional Demokrat menjadi partai politik.
"Karena Nasional Demokrat ini campuran dari partai-partai," kata Syamsul. Jika jadi partai, lanjutnya, anggota dari unsur partai dan akademisi akan kembali ke rumahnya masing-masing. Toh, katanya, apresiasi publik dirasakan tinggi ketika organisasi itu merupakan organisasi masyarakat.
Jika ada yang ingin mengubah Nasional Demokrat jadi partai, kata Syamsul, mereka dipersilahkan membuat partai sendiri. "Jangan Nasional Demokrat yang diubah jadi partai politik," katanya.
Menurutnya, Rapat Pimpinan Nasional Nasional Demokrat yang digelar pada 30 Januari hingga 1 Februari nanti bukan membahas perubahan AD/ART organisasi itu. Rapimnas nanti, lanjutnya, akan membahas konsep restorasi Indonesia yang kini tengah dikaji oleh 7 perguruan tinggi. "Itu akan kita ekspose nanti," katanya.
Menurutnya, penegasan Nasional Demokrat yang tak akan berubah jadi partai diharapkan bisa meredakan kecurigaan partai-partai atas organisasi itu. "Kita dianggap akan menyedot anggota partai politik ke dalam Nasional Demokrat. Yang kita inginkan, mereka ada di sini supaya wawasannya menjadi besar," kata Syamsul.
Dia mempertanyakan, sejumlah partai yang memberlakukan pelarangan atas kadernya menjadi anggota Nasional Demokrat, yang disebutnya tidak berdasar. "Bayangkan begitu banyak organisasi kemasyarakatan, apa kita ini organisasi terlarang, apa hak partai politik melarang kita di sini itu yang agak aneh," katanya.
Dalam waktu dekat, katanya, pihaknya akan membuka dialog dengan sejumlah partai yang memberlakukan larangan itu. "Kami akan melakukan dialog dengan partai politik itu, apa persoalan dasarnya sehingga mereka ingin memberikan sanksi, mengur, atau merasa ada yang tidak pas ketika Nasional Demokrat ini lahir," kata Syamsul.
Ketua Pengurus Wilayah Nasional Demokrat Jawa Barat Sudrajat mengatakan, memahami langkah sejumlah partai politik yang memberlakukan pelarangan itu. "Mereka belum mengerti kita," katanya.
AHMAD FIKRI
