TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski "komodo" tak jadi dicoret sebagai finalis tujuh keajaiban dunia, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik tetap tersinggung dengan keputusan New7Wonders mendepak kementeriannya itu dari kepanitiaan internasional.
Dihubungi Tempo melalui telepon, Selasa 8 Februari 2011 pagi ini, Menteri Jero Wacik mengaku akan menempuh jalur hukum jika kementerian tidak diikutsertakan dalam pemilihan." Selain langkah melalui jalur hukum, kami juga akan melakukan tekanan melalui pemberitaan soal itu" kata Jero Wacik.
Menurut Jero Wacik, jalur hukum ditempuh karena keputusan tidak melibatkan kementerian dalam kepanitiaan dinilai tidak masuk akal. Setiap finalis, kata Jero, wajib menghadiri acara tersebut dan dirinya adalah pendaftar Pulau Komodo sebagai New7Wonders. “Yang daftarin (Pulau) Komodo kan saya.”
Penganugerahan tujuh keajaiban dunia rencananya akan dilaksanakan di Indonesia pada 11 November 2011 batal karena pihak Kemenbudpar merasa fee penyelenggaraan yang terlalu mahal sebesar US $ 45 juta.
Kemarin, dalam jumpa pers, Jero menyatakan kekesalannya dengan sikap Yayasan 7wonders. Ia bahkan mengancam yayasan tidak boleh menggunakan nama Komodo untuk kepentingan apapun juga. Menurutnya, Pulau Komodo milik Indonesia dan jika ingin menyebutnya, pihak New7Wonders harus meminta izinya selaku Menteri Kebudayaan.
Dalam situsnya hari ini, Lembaga New7Wonders melansir keputusan mereka untuk mempertahankan Pulau Komodo sebagai salah satu finalis tujuh keajaiban dunia. Namun hal itu harus dibayar dengan putusan New7Wonders yang tidak menyertakan Kementerian Budaya dan Pariwisata sebagai panitia penyelenggara penganugerahan Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia.
Pendiri New7Wonders Bernard Weber mengatakan, keputusan mempertahankan Pulau Komodo, setelah melihat dukungan penuh dari berbagai pihak atas keikutsertaan pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur itu.
Dukungan itu diterima New7Wonders, setelah beberapa waktu lalu Kementerian Budaya dan Pariwisata menyatakan menolak berpartisipasi lebih lanjut dalam kompetisi, karena diminta menyetor dana fee yang nilainya tergolong tinggi.
"Bagi lembaga voting terbesar dunia seperti New7Wonders, dukungan tersebut sangatlah penting. Dan dengan ketidak ikutsertaan Kementerian Budaya dan Pariwisata, voting untuk Komodo bisa kembali dibuka,"kata Bernard.
Dikatakan Bernard, sebenarnya ia berharap Kementerian Budaya dan Pariwisata Indonesia mau kooperatif dengan pihaknya, serta menghargai dipilihnya Jakarta sebagai tuan rumah pemberian penghargaan tujuh keajaiban dunia yang rencananya digelar 11 November 2011.
Karena itu Bernard menyayangkan pemerintah Indonesia yang tidak kooperatif, dan menggunakan alasan finansial untuk menutupi tanggung jawab moral dan tugas yang seharusnya mereka penuhi.
"Menurut saya, dengan sikap yang seperti itu, pemerintah Indonesia sama saja mengurangi kesempatan mereka untuk menjadi tuan rumah event besar lainnya, seperti Olimpiade dan Piala Dunia," kata Bernard.
IRVAN WIRADINATA | ISMA SAVITRI