Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan, meski terdapat undang-undang tetapi terdapat celah yang menimbulkan konflik. "Ada materi peraturan perundang-undangan pemerintah yang menimbulkan penafsiran dalam pelaksanaan," kata Timur dalam rapat dengan Komisi Agama DPR, Rabu (9/2/2011) malam.
Dari aspek budaya, kata Kapolri, ada sikap kurang toleran masyarakat serta kurangnya sikap kesetaraan dari kelompok-kelompok agama tertentu. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya budaya kekerasan dan main hakim juga memberi kontribusi munculnya konflik di masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Suryadharma Ali menuturkan bahwa lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No. 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah demi ketertiban dan keamanan masyarakat. "SKB bukan bentuk diskriminasi tetapi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," kata dia.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, Surat Keputusan yang diteken Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama justru untuk menjamin keselamatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia.
Pemerintah, Ia menambahkan, menjamin kerukunan umat beragama dengan pemberdayaan masyarakat dan menyediakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melalui fasilitas Kementerian Agama kini telah terbentuk forum kerukunan umat beragama di 33 propinsi dan 421 kabupaten dan kota. Suryadharma mengakui bahwa belum semua forum itu berfungsi maksimal.
Aqida Swamurti | Dianing Sari
Iklan
![Seorang pengunjuk rasa memegang poster selama protes menentang aksi main hakim sendiri sampai mati terhadap seorang pria Muslim Tabrez Ansari oleh gerombolan Hindu, di Kolkata, India, 26 Juni 2019. [REUTERS / Rupak De Chowdhuri]](https://statik.tempo.co/data/2019/06/27/id_851419/851419_720.jpg)
