Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mayoritas Masyarakat Indonesia Berpenghasilan di Bawah Rp 27 Juta

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mayoritas masyarakat di Indonesia selama tahun 2010 masih memiliki penghasilan di bawah pendapatan per kapita. Namun pemerataan perekonomian dinilai terus membaik.


"Saat ini baru 40 persen masyarakat yang mampu memiliki penghasilan di atas pendapatan per kapita," kata Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan kepada Tempo, Rabu (9/2). Dia merujuk hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukannya pada tahun lalu.

Selama 2010, perekonomian di Indonesia tumbuh sebesar 6,1 persen, jauh lebih tinggi di banding 2009 yang hanya tumbuh 4,5 persen. Pertumbuhan itu menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat, dari Rp 23,9 juta menjadi Rp 27 juta.

Meski demikian, ternyata mayoritas masyarakat masih memiliki penghasilan di bawah Rp 27 juta dalam setahun. "Namun secara umum kualitas ekonomi masyarakat tetap membaik," kata Rusman.

Dia membandingkan, selama 2005 lalu, sebanyak 60 persen masyarakat masuk ke golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun di 2010 kemarin, jumlahnya berkurang menjadi 55 persen. "Sedangkan golongan menengah dan atas ada peningkatan dari sisi jumlah," ujarnya.

Dia mengakui, perekonomian di Indonesia belum tumbuh secara merata. Kesenjangan perekonomian tersebut dihitung menggunakan indeks gini.

Di beberapa negara maju, penghitungan indeks gini dibuat berdasarkan pendapatan masyarakat. Namun BPS selama ini menghitungnya berdasarkan pengeluaran masyarakat. Dia beralasan, penghitungan indeks berdasarkan pendapatan hanya bisa dilakukan di negara yang telah memiliki pencatatan pajak secara baik.

Rusman merinci, indeks gini di Indonesia semakin mengecil selama tiga tahun terakhir. Pada 2010, indeks gini di Indonesia berada di angka 0,33 poin.Tiga tahun lalu, indeks gini masih mencapai 0,38 poin. "Semakin kecil angkanya, kesenjangan semakin menyempit," kata Rusman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kesenjangan perekonomian pada dasarnya hanya dihitung berdasarkan indeks gini. "Semua negara juga pakai itu," jelasnya.

Dia yakin, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mampu memperpendek kesenjangan perekonomian masyarakat. "Saat ini masyarakat bawah juga turut menikmati pertumbuhan ekonomi," kata Purbaya.

Dia menyebut, indeks gini yang berada di posisi 0,33 adalah cukup bagus. "Meskipun belum terbaik, sebab ada beberapa negara yang mampu memiliki indeks sebesar 0,2 poin," katanya. Namun, masih banyak negara yang memiliki indeks lebih besar, hingga maksimal 0,7 poin.

AHMAD RAFIQ


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bank Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Berdaya di Tengah Gejolak Global

11 jam lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama jajaran Deputi Bank Indonesia saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Berdaya di Tengah Gejolak Global

Bank Indonesia prediksi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,7 hingga 5,5 persen. Masih berdaya di tengah gejolak global.


Pasar Keuangan Global Kian Tak Pasti, BI Perkuat Bauran Kebijakan Moneter

13 jam lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Pasar Keuangan Global Kian Tak Pasti, BI Perkuat Bauran Kebijakan Moneter

BI memperkuat bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.


Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

23 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.


Rektor Paramadina Ingatkan Pemerintah Tak Remehkan Dampak Konflik Iran-Israel

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Rektor Paramadina Ingatkan Pemerintah Tak Remehkan Dampak Konflik Iran-Israel

Didik mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng konflik Iran-Israel. Kebijakan fiskal dan moneter tak boleh menambah tekanan inflasi.


Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

3 hari lalu

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada sebuah panel bertajuk
Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.


Konflik Iran-Israel, Ekonomi Indonesia Terancam Turun di Bawah 5 Persen

4 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Konflik Iran-Israel, Ekonomi Indonesia Terancam Turun di Bawah 5 Persen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terancam turun menjadi di bawah 5 persen karena dampak konflik Iran-Israel.


Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

6 hari lalu

Komandan Militer Iran Nyatakan Siap Hadapi Serangan Israel
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Ekonom sekaligus Pendiri Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, untuk mengantisipasi dampak konflik Iran dengan Israel.


ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

13 hari lalu

Logo ADB atau Asian Development Bank. (adb.org)
ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik bakal mencapai angka rata-rata 4,9 persen pada tahun ini.


Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

22 hari lalu

Puncak Arus Mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta 6 April, 188.795 Penumpang Diprediksi Melintas
Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

Kemenparekraf memprediksi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama Lebaran 2024 mencapai Rp 276,11 triliun.


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

32 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.