Penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah Tetap Dilaksanakan
Selasa, 15 Februari 2011 15:13 WIB
Bagikan
TEMPO/ Tony Hartawan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiryatmoko mengatakan bahwa rencana penyelarasan Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat dan Banten tetap akan dilaksanakan meski dikritik banyak pihak. Menurut Wiryatmoko. dasar dari langkah ini adalah Peraturan Presiden. “Publik harus berpikir realistis. Perpres ada, kok dikomplain?” katanya kepada Tempo hari ini.
Salah satu kritik terhadap rencana penyelarasan RTRW berasal Koalisi Pulihkan Jakarta ini di antaranya mengenai hak pengusahaan perairan pesisir, target jumlah penduduk yang tidak jelas, dan tidak dilibatkannya publik dalam hal ini. Wiryatmoko menyebut bahwa saat ini di Kementerian Lingkungan Hidup sedang membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Wiryatmoko mempersilakan masyarakat yang ingin berpartisipasi melalui KLHS. Pemda DKI Jakarta akan mengutus tim untuk mendatangi kantor Pemda Jawa Barat dan Pemda Banten besok untuk membicarakan penyelarasan RTRW ini .
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha
2 September 2022
Anies Baswedan Klaim Perubahan Tata Ruang Bikin Jakarta Lebih Menarik untuk Usaha
Anies Baswedan mengatakan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta akan disampaikan pekan depan
Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru
27 Agustus 2019
Revisi RTRW, Ridwan Kamil Siap Bangun 2 Kawasan Industri Baru
Salah satu kawasan industri baru itu akan memasukkan konsep Segitiga Rebana (Kertajati-Patimban-Cirebon) yang digagas Ridwan Kamil.
Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat
10 Juli 2019
Ditegur Jokowi, Sofyan Djalil: Revisi Tata Ruang Akan Dipercepat
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menanggapi teguran Presiden Jokowi soal lambatnya proses pengurusan izin pengembangan hotel di Manado.
Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami
27 Desember 2018
Penetapan KEK Tanjung Lesung Sudah Pertimbangkan Risiko Tsunami
Pemerintah menyebutkan penetapan KEK Tanjung Lesung sudah mempertimbangkan berbagai risiko, di antaranya risiko bencana alam tsunami.
Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu
15 Oktober 2018
Sulawesi Tengah Ubah Desain RTRW Wilayah Terdampak Gempa Palu
Memetakan daerah berpotensi gempa Palu dan tsunami, Sulawesi Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja
23 Agustus 2018
Revisi RTRW, Jawa Barat Sisipkan Tol Dalam Kota Terusan Soroja
Rancangan jalan tol dalam kota terusan jalan tol Soroja menuju Pusdai dimasukkan dalam revisi Rencana Tata Ruan Wilayah (RTRW) Jawa Barat
Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi
1 Agustus 2017
Jawa Barat Tolak RDTR Kabupaten Bekasi
Pemerintah Jawa Barat menolak rencana detil tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Deddy Mizwar pertanyakan soal alih fungsi 6 ribu hektare lahan.
Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta
11 Juli 2017
Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta
Kebijakan satu peta ini telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.