Subsidi Energi Diperkirakan Membengkak  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pelaksana Tugas Badan Koordinasi Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, gagalnya pencabutan capping listrik sebesar 18 persen akan membebani anggaran subsidi listrik sebesar Rp 2,1 triliun. Anggaran ini harus ditambal melalui pos pendanaan lain.

  "Tergantung pemerintah dan DPR," ujar dia usai pelantikan pejabat eselon I di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, tadi malam

Pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan juga akan terjadi. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang direncanakan akan dilakukan pada 1 April semula bisa menghemat anggaran sebesar Rp 3,8 triliun. Penghematan ini digunakan untuk mengimbangi pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi tahunan sebesar 8-10 persen setiap tahunnya. "Jika pembatasan ditunda, penghematan tak akan sebesar itu," ungkap Bambang.

Kemarin pemerintah dan DPR sepakat tidak mencabut beleid capping listrik sebesar 18 persen sehingga dipastikan beban subsidi listrik bertambah Rp 2,1 triliun. Sementara program pembatasan BBM bersubsidi masih menunggu kajian akademisi yang selesai pada akhir bulan Februari.

Subsidi listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipatok sebesar Rp 40,7 triliun. Subsudi BBM jenis tertentu dan liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram dianggarkan sebesar Rp 95,9 triliun.

ANTON WILLIAM