Presiden SBY dan Wapres Boediono (tengah), berserta pimpinan lembaga negara melakukan pertemuan di Gedung Umar Wirahadikusuma, Auditorium BPK, Jakarta (7/2). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Senin, 21 Februari 2011 | 12:10 WIB
SBY Akui Pembangunan Indonesia "Berpenyakit"
TEMPO Interaktif, Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui masih banyak penyakit yang menjangkiti pembangunan di Indonesia. Setidaknya ada lima faktor yang menurutnya kerap membuat pembangunan terhambat atau bahkan gagal. Lima penyakit itu dimintanya harus segera diobati.
"Pertama, pemerintah pusat, utamanya birokrasi, sering lambat dan tidak sejalan dengan sebuah perencanaan," ujarnya saat membuka rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2).
Ia mencontohkan, keputusan yang telah diambil dalam rapat kabinet, sering terhenti di tingkat kementerian. Bawahan si menteri di level eselon satu menentang kebijakan yang sudah diputuskan itu.
Yudhoyono mengkritik adanya pertentangan itu. "Sekali kita putuskan, jangan ada diskusi di bawah, kemudian (rencana) tidak mengalir, merugi kita," kecamnya. Ia berpendapat pertentangan baru boleh ada jika keputusan tersebut ternyata bertentangan dengan regulasi.
Penyakit kedua, pemerintah daerah kerap pula tidak memperlancar dan malah cenderung menghambat. Dia memisalkan sebuah kabupaten dan salah satu kota yang rencana pembangunannya bagus sekali, tapi belakangan terhambat karena Bupati dan Walikota-nya justru tak setuju.
Padahal, Yudhoyono mengklaim dirinya sudah susah payah mencarikan investasi ratusan miliar. "Saya tidak ingin yang begini terjadi lagi. Saya sudah turun gunung menggandeng upaya investasi mengalir ke daerah," ucapnya dengan nada geram tanpa menyebutkan kepala daerah mana yang membuatnya kesal itu.
Yang ketiga, penanam modal terkadang juga ingkar janji, padahal pemerintah telah memenuhi pemberian insentifnya. Akibatnya, rencana pembangunan meleset dan rakyat merugi karena tak mendapat apapun.
Keempat, pemerintah tak kunjung memperbaiki regulasi yang menghambat pembangunan. Padahal, birokrat sudah tahu ada peraturan yang berpotensi memperlambat pembangunan, dan memiliki kemampuan untuk mengubahnya.
Lantas penyakit terakhir adalah adanya kepentingan politik yang tak sehat, baik di pusat atau daerah. "Mari kita jernih, politik harus membawa solusi, tidak boleh diartikan untuk kepentingan sempit sehingga mengunci segalanya," tutur Yudhoyono.
Rapat kerja pemerintah yang dihadiri seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu, para gubernur, serta petinggi sejumlah perusahaan milik negara ini bertujuan menyusun rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Perhelatan berlangsung dua hari, mulai pagi ini hingga besok (22/2) siang.
Rapat kerja tersebut dihadiri juga oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Ekonomi Nasional, dan Komisi Inovasi Nasional.
BUNGA MANGGIASIH | EKO ARI WIBOWO
