TEMPO Interaktif, Balikpapan - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Kalimantan Timur meminta pemerintah daerah setempat membatalkan mega proyek pembangunan jalan tol senilai Rp 6,3 triliun. Proyek ini diminta dibatalkan karena tol sepanjang 99 kilometer ini nantinya mengorbankan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Manggar.
“Sebaiknya tidak dilanjutkan saja proyek ini,” kata Direktur Walhi Kaltim, Izal Wardana, Rabu (2/3).
Izal memastikan realisasi pembangunan jalan tol tersebut hanya memperparah kondisi dua kawasan konservasi di Kaltim ini. Saat ini, kata dia, Bukit Soeharto sudah padat akan aktifitas pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit dan aktifitas industri lainnya.
“Kawasan ini dahulunya kaya akan keaneka-ragaman hayati flora fauna khas Kalimantan. Adalah kesalahan pengelolaan pemerintah daerah yang menyebabkan kondisi jadi seperti sekarang ini,” tuturnya.
Pemerintah Kaltim, kata Izal, berupaya merevisi rencana tata ruang dan wilayah di kawasan Bukit Soeharto yang totalnya seluas 64 ribu hektare. Beberapa kawasan diproyeksikan sebagai kawasan budidaya non kehutanan atau area penggunaan lain.
Sebagian kawasan, kata Izal, peruntukannya untuk pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda.
Izal berpendapat keberadaan jalan tol hanya akan dinikmati masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas saja. Jalan tol ini, menurutnya hanya proyek ambisius Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.
Dia memprediksi, realisasi pembangunan jalan tol akan memperparah kerusakan lingkungan Bukit Soeharto dan hutan lindung Sungai Manggar. Jalan tol ini, kata Izal, hanya sebagai jalur transportasi produksi kelapa sawit dan pertambangan lainnya.
Seperti diketahui, jalan tol ini nantinya menghubungkan tiga kota yaitu Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Akibat pembangunan jalan tol itu, dua kawasan konservasi rakyat jadi korban, yaitu Bukit Soeharto (24 km) dan hutan lindung Sungai Manggar (8 km).
Awang Faroek Ishak sudah meresmikan proyek prestisius tol penghubung Bontang - Samarinda – Balikpapan ini. Awang mengklaim pembangunan ini akan mempergunakan alokasi dana daerah serta investasi pihak swasta.
Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembebasan lahan di wilayah Samarinda, Kutai Kartanegara dan Balikpapan. Kontruksi pembangunan jalan tol menelan anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan dana dari swasta.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur,Husinsyah, mengatakan, pembangunan jalan tol ini terbagi dalam 5 paket pengerjaannya. Paket pertama adalah jalan menghubungkan Km 13 Balikpapan – Semboja senilai Rp 374 miliar, Km 13 Balikpapan – Manggar (Rp 373 miliar), Semboja – Palaran (Rp 366 miliar), Palaran – Mahkota II (Rp 363 miliar) dan Km 13 Balikpapan – Sepinggan (Rp 373 miliar).
Penggarapan jalan tol Samarinda – Balikpapan merupakan tahap awal pembangunan jalur trans Kalimantan Timur. Nantinya, Kalimantan Timur ingin melanjutkan pembangunan jalan tol Sangata – Maloy (130 Km), Bontang – Sangata (40 Km), Samarinda – Bontang (84 Km) dan penyelesaian proyek Jembatan Pulau Balang (1,5 Km).
SG WIBISONO
