6 BUMN Diprivatisasi Tahun Ini  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebanyak 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi tahun ini. Dua diantara 6 itu sudah diprivatisasi tahun ini yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Garuda diprivatisasi melalui penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) dan Bank Mandiri melalui penawaran umum terbatas (rights issue). 

Sedangkan empat BUMN sisanya, yaitu PT Semen Baturaja (Persero) melalui IPO, dan PT Primissima (Persero), PT Sarana Karya (Persero), dan PT Kertas Padalarang (Persero) melalui metode strategic sales. Finalisasi rencana IPO Semen Baturaja telah diputuskan, Kamis (3/3), dalam rapat bersama antara Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, selaku Ketua Komite Privatisasi, di kantor Kementerian BUMN.

Pemerintah menargetkan Semen Baturaja untuk melakukan IPO pada semester pertama tahun ini. “Akan dilepas maksimal 30 persen saham ke publik,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di kantor Kementerian BUMN, Kamis (3/3).

Dengan IPO tersebut ditargetkan perolehan dana perusahaan mencapai sekitar Rp 1 triliun. Berdasarkan data Kementerian BUMN, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru berkapasitas 1,5 juta ton pertahun. Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut sekitar Rp 2,3 triliun.

Selain dari IPO, perusahaan juga menargetkan perolehan dana dari internal sebesar Rp 0,2 triliun dan kredit perbankan Rp 1,1 triliun.

Sementara, rencana privatisasi Primissima, Sarana Karya, dan Kertas Padalarang sebelumnya telah mendapat arahan Komite Privatisasi. Saat ini ketiganya masih menunggu jadwal pembahasan atau konsultasi dengan DPR.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, saham negara di Primissima yang akan dilepas maksimal 52,79 persen, Sarana Karya maksimal 100 persen, dan Kertas Padalarang maksimal 40,8 persen.

Menurut Mustafa, saat ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih merampungkan konsep program privatisasi BUMN 2011. Setelah selesai, hasilnya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan dimintai persetujuan.

EVANA DEWI