TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyatakan belum menginstruksikan kadernya di daerah untuk menolak Surat Keputusan Anti-Ahmadiyah. "Saya belum dengar ada instruksi itu," ujar Ketua DPP Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, saat dihubungi Senin (7/3).
Kisruh munculnya SK Anti-Ahmadiyah ini sendiri mencuat sejak penyerangan kelompok ini di Cikeusik, Pandeglang, empat pekan lalu. Semenjak itu, empat SK Anti-Ahmadiyah baru muncul, di antaranya Jawa Barat dan jawa Timur.
Didi mengatakan Demokrat belum mengeluarkan instruksi untuk menghalau keputusan yang dianggap mendiskriminasikan Ahmadiyah.
Namun, menurutnya, sikap Demokrat selama ini cukup jelas. "Demokrat jelas menjunjung tinggi pluralisme," kata dia. Menurutnya, Ahmadiyah juga harus mendapatkan hak yang sama untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya. "Mereka juga warga negara yang memiliki hak yang sama," ujarnya.
Secara pribadi ia mengganggap keberadaan Ahmadiyah harus dilindungi. "Selama mereka tidak mengganggu dan mengancam keutuhan negara," ujarnya. Bahkan, ia menilai, kelompok-kelompok yang selama ini menimbulkan kerusuhanlah yang harus dilarang.
Febriyan
