Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekolah Ahmadiyah Lahore Tak Ingin Pengamanan Khusus

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta  - Pihak sekolah di bawah naungan Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) Yogyakarta yang berada di bawah naungan organisasi Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) atau Ahmadiyah Lahore tidak berharap ada pengamanan khusus dari kepolisian saat ada demo anti Ahmadiyah.

Penempatan sejumlah petugas keamanan di sekitar kompleks sekolah PIRI, seperti saat terjadi demo anti Ahmadiyah kemarin, justru dianggap bisa membuat citra kondisi lembaga pendidikan itu saat ini tidak aman.

"Kalau ada pengamanan berlebihan itu bisa membuat masyarakat mengira sekolah PIRI juga jadi sasaran mereka (FPI-Red), padahal yang dimaksud oleh mereka adalah Ahamadiyah Qadiyan," ujarAlie Arie Susanto, Kepala Sekolah SMA PIRI 1 Yogyakarta, Kamis (10/3).

Kemarin, setelah mendapat anjuran dari pihak kepolisian, seluruh sekolah di bawah naungan Yayasan PIRI, seperti SMA PIRI 1, SMK PIRI 1, SMK PIRI 2, SMP PIRI 1, yang berada di berlokasi di dekat stadion Mandala Krida Yogyakarta sempat memulangkan anak didiknya lebih awal sekitar Pukul 10.30 WIB.

Menurut Alie, pihak kepolisian menganjurkan hal itu karena khawatir massa anti Ahmadiyah bisa bentrok di jalan dengan siswa sekolah Yayasan PIRI jika mereka dipulangkan Pukul 13.00 WIB. "Sebenarnya itu tidak perlu, karena sampai sore tidak ada satu pun orang FPI yang lewat sini dan ancaman ke kami dalam bentuk apa pun juga tidak ada," kata Alie.

Menurut Alie, hingga kini kegiatan pendidikan di lembaganya sama sekali tidak mengalami gangguan dan berjalan sebagaimana biasa. Aktivitas ujian akhir sekolah juga terus berlangsung hingga kini. Aktivitas persiapan 58 siswa SMA PIRI 1 yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) juga berjalan sesuai rencana semula.

Sementara itu, munculnya peningkatan ekskalasi demo anti Ahmadiyah di Yogyakarta tidak membuat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berencana mengeluarkan kebijakan khusus terhadap sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan PIRI.

Edi Heri Swasana, Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta mengatakan. massa anti Ahmadiyah pasti tidak akan mengganggu sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Piri.

Menurut Edi, hingga kini, tidak ada permintaan dari pihak Yayasan Piri untuk mendapat perlakuan khusus setelah muncul sejumlah aksi anti Ahmadiyah di Yogyakarta. "Mereka jelas bagian Ahmadiyah yang tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi jadi pasti tidak diganggu," katanya.

 

Addi Mawahibun Idhom

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Penyerangan, perusakan rumah dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah Lombok Timur. twitter.com
Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.


Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana memberikan keterangan saat konferensi pers terkait penyerangan dan pengusiran jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur, di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, 21 April 2018. JAI meminta pihak kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penyerangan dan pengusiran jemaah Ahmadiyah yang terjadi pada Sabtu dan Minggu, 19-20 Mei 2018 yang dilakukan oleh sekelompok orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.


Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana di kantor Komisi Nasional Perempuan, Menteng, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.


Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.


Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Garis polisi menutupi pintu markas Ahmadiyah di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, 3 Juni 2017. Petugas Kepolisian melakukan penyegelan kembali dan penyelidikan terkait perusakan segel markas Ahmadiyah oleh oknum Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). TEMPO/Subekti
Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.


Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Jemaah Ahmadiyah Berharap Mendapat Izin Rumah Ibadah
Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.


Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Seorang petugas memindai sidik jari warga saat uji coba penerapan KTP elektronik (e-KTP) di kantor Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, Rabu (30/12). e-KTP akan diberlakukan secara nasional pada 2013.Tempo/Arif Wibowo
Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.


Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Mesjid An Nur di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. TEMPO/Tony Hartawan
Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.


Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo
Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.


Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Jamaah laki-laki dan perempuan Ahmadiyah Depok melaksanakan salat Jumat berjamaah di halaman belakang bangunan ibadah mereka yang disegel pemerintah Kota Depok, 9 Juni 2017. TEMPO/Imam Hamdi
Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.