TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera enggan mengomentari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal reshuffle kabinet. "Itu nanti saja kita bicarakan, setelah ada pertemuan antara Presiden dengan kami," ujar Sekretaris Jenderal PKS, Abdul Hakim kepada Tempo, Jumat 11 Maret 2011.
Sebelumnya, SBY mengatakan dirinya tak akan merombak Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dalam waktu dekat. Reshuffle rencananya akan dilakukan pasca penilaian kinerja menteri oleh UKP4 selesai.
Sebelumnya, desakan reshuffle kabinet muncul dari dalam Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Partai Demokrat dan beberapa anggota koalisi lainnya mendesak Presiden SBY untuk mengganti sejumlah menteri dari PKS dan Golkar, dua partai yang sering berseberangan pendapat dengan koalisi.
Menurut Abdul Hakim, partainya saat ini masih menunggu undangan dari Presiden SBY untuk bertemu. PKS enggan ikut terbawa isu soal reshuffle dan koalisi yang saat ini berkembang. "Kami tidak mau terjebak dalam isu yang berkembang seperi kemarin."
Namun ia mengatakan, PKS tetap menyerahkan seluruh keputusan reshuffle kepada Presiden SBY. Menurut mereka, dalam kontrak politik koalisi terdapat butir yang menyatakan bahwa Presiden berhak untuk mengevaluasi dan mengganti menteri. "Tapi tentu saja harus dibicarakan dengan partainya," katanya.
Dia mengklaim sampai saat ini para menteri yang berasal dari PKS bekerja dengan baik. "Kalau kami yang menilai sih pasti baik-baik saja," ujar Abdul Hakim.
FEBRIYAN