"Kami cukup pusing bagaimana membeli kapal baru. Operator inginnya membeli kapal baru, tapi kami tidak mampu membeli kapal yang usianya lebih muda," kata Syarifuddin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan PT ASDP, dan Kementerian Perhubungan, di DPR, Jakarta, Selasa (15/3).
Ketidakmampuan operator membeli kapal baru juga disebabkan oleh kesulitan mendapat pinjaman bank. "We are very unbankable," katanya.
Dia juga mengeluhkan formula tarif yang ditentukan oleh DPR seringkali tak sejalan dengan kenaikan harga BBM maupun harga komponen kapal. Karena itulah, dia meminta adanya revisi tarif bagi operator kapal.
"Dalam operasional sehari-hari kami pakai BBM subsidi tapi saat menarik kapal untuk docking (tempat perawatan kapal) pakai BBM industri. Kami sekarang menanggung rugi karena memberi subsidi pada masyarakat," ujarnya mengeluh.
Sementara itu, anggota komisi V DPR Zulkifli Anwar menyebutkan, tiap pengusaha kapal wajib memiliki kapal dengan kualitas baik, sehingga bisa melayani penyeberangan hingga 96 trip. "Pelabuhan Merak-Bakauheni adalah yang tersibuk di dunia. Di Sumatera saja ada 10 propinsi yang dilayani, ini perlu kapal yang memadai dengan kualitas bagus," ujarnya.
ROSALINA