"Belum ada panggilan dan pertemuan dengan Pak SBY," ujar Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, di gedung DPR kemarin. Dalam urusan ini, PKS tidak akan bertindak aktif untuk meminta pertemuan dengan Yudhoyono. Jika diundang, mereka akan datang, tapi jika tidak diundang, PKS akan diam. Bahkan, Anis menegaskan, mereka siap jika Yudhoyono mendepak PKS dari koalisi. “Tak ada masalah bagi PKS,” katanya.
Hubungan PKS dengan partai lain anggota koalisi memanas setelah partai ini bersama Partai Golkar mendukung usulan angket pajak dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir Februari lalu. Padahal, Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKB menolaknya.
Menyikapi sikap PKS dan Golkar yang mbalelo itu, kemudian muncul desakan agar keduanya dikeluarkan dari koalisi, bahkan menteri asal kedua partai di kabinet dirombak. Namun, usulan itu tak direspons Yudhoyono. Dua pekan lalu, ia hanya menegaskan perlunya penataan ulang koalisi dengan mengajak komunikasi petinggi partai koalisi.
Untuk keperluan ini, Yudhoyono sudah bicara dengan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar. Namun, ia belum menjadwalkan untuk bertemu Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq hingga sekarang.
Jika nasib PKS belum mendapat kejelasan di koalisi, di sisi lain, Yudhoyono dikabarkan telah menyerahkan surat balasan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkaitan dengan ajakannya masuk ke koalisi beberapa waktu lalu. Meski gagal mengajak Gerindra masuk koalisi, dalam surat itu, Yudhoyono berharap Gerindra bisa bekerjasama pada tahun-tahun mendatang.
"Surat Bapak Presiden telah dikirimkan beberapa hari lalu kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto,” kata Julian Aldrin Pasha, juru bicara kepresidenan melalui pesan pendek, kemarin. Surat Yudhoyono merupakan balasan dari surat Prabowo yang mengajukan sejumlah syarat jika ingin mengajak Gerindra masuk koalisi.
FEBRIYAN | EKO ARI
