Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Industri Strategis Diusulkan Dalam Pengawasan Presiden

image-gnews
Warga dengan antusias mencoba menaiki panser Anoa 6x6 pada pameran peralatan militer buatan Pindad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/4). Acara ini berlangsung bertepatan dengan Dirgahayu Pindad ke 27. TEMPO/Prima Mulia
Warga dengan antusias mencoba menaiki panser Anoa 6x6 pada pameran peralatan militer buatan Pindad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/4). Acara ini berlangsung bertepatan dengan Dirgahayu Pindad ke 27. TEMPO/Prima Mulia
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makaarim meminta pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis Nasional untuk Pertahanan berada di bawah pengawasan presiden. "Karena lebih memaksa, dan lebih kuat dibanding kementerian," kata Makarim  dalam Rapat Dengar Pendapat Umum RUU Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan Nasional dengan Komisi Pertahanan DPR,  Rabu, 23 Maret 2011.

Urgensinya presiden harus memegang langsung industri strategis, karena presiden memiliki kewenangan yang besar dalam sisi finansial dan secara politis. Industri pertahanan strategis adalah industri yang membutuhkan dukungan finansial yang sangat besar. Sementara presiden dianggap memiliki kewenangan lebih besar untuk menentukan anggaran dibandingkan level menteri. "Kalau menteri pertahanan kan tidak mungkin mendesak menteri keuangan," ujarnya.

Selain membutuhkan pendanaan yang besar, industri strategis pertahanan juga memiliki resiko yang besar pula. Menurutnya, resiko kerugian dalam industri pertahanan sangat besar, sehingga secara politis dibutuhkan lembaga yang memiliki kekuatan besar untuk mempertanggungjawabkannya. Selain itu, presiden juga dianggap lebih memiliki kekuatan untuk melakukan koordinasi dalam menentukan kebijakan industri pertahanan ini.

Sementara itu, Ketua Komisi Inovasi Nasional Zulha mengatakan, pendanaan untuk industri pertahanan Indonesia merupakan yang terendah di kalangan negara-negara ASEAN. "Hanya 0,6 persen dari GDP," ujarnya. Sementara negara-negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, memiliki anggaran yang mendekati 2 persen dari GDP.

Kendala anggaran menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan industri pertahanan. Ia mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya yang besar untuk mengembangkan industri ini. "Infrastruktur Iptek kita sudah cukup memadai. Wind tunnel kita di Serpong terbaik di Asia. Untuk laut, kita bisa menggunakan Hidro Dinamic di Surakarta," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia berharap dengan lahirnya undang-undang ini, permasalahan pendanaan dapat dituntaskan. Senada dengan Zulha, Mufti menilai ketiadaan payung hukum berupa undang-undang menjadikan pengembangan industri pertahanan tersendat.

Namun, hal itu dibantah Anggota Komisi I dari Partai PKS, Yoyo Yusroh. Menurutnya, hambatan pengembangan industri strategis ini bukan dikarenakan tdk adanya payung hukum. "Tetapi tidak ada political will," ujarnya. Ia pun merujuk pada berkembangnya industri serupa di Amerika dan India yang tak memiliki dasar legislasi khusus untuk pengembangan industri ini. "Karena itu kami dukung lahirnya undang-undang ini," ujarnya.

FEBRIYAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dibayangi Genosida di Gaza, Israel Hadiri Pameran Dirgantara di Singapura

34 hari lalu

Stan Israel Aerospace Industries (IAI) di acara Singapore Airshow di Changi Exhibition Centre di Singapura 20 Februari 2024. REUTERS/Edgar S
Dibayangi Genosida di Gaza, Israel Hadiri Pameran Dirgantara di Singapura

Industri pertahanan Israel ikut serta dalam pameran dirgantar di Singapore Airshow pekan ini meski dibayangi genosida terhadap warga Palestina di Gaza


Profil PT Pindad dengan Komisaris Utama KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

25 Januari 2024

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Komisaris Utama PT Pindad. Foto : PINDAD
Profil PT Pindad dengan Komisaris Utama KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Maruli Simanjuntak yang juga KSAD dan menantu Luhut sebagai komisaris utama PT Pindad. Ini profil Pindad.


Terkini: Ada Kader Gerindra Bermain di Proyek Food Estate Prabowo, Jokowi Tanggapi Kritik Anies Baswedan tentang Gaji TNI

8 Januari 2024

Terkini: Ada Kader Gerindra Bermain di Proyek Food Estate Prabowo, Jokowi Tanggapi Kritik Anies Baswedan tentang Gaji TNI

Berita terkini: Kader Gerindra bermain di proyek food estate kebun singkong Prabowo, Jokowi tanggapi kritik Anies Baswedan tentang gaji TNI.


5 Perusahaan Industri Pertahanan Amerika Serikat Kena Sanksi Cina

7 Januari 2024

Sebuah jet tempur Indigenous Defense Fighter (IDF) dan rudal jelajah udara-ke-darat Wan Chien terlihat di Makung Air Force Base di pulau lepas pantai Penghu Taiwan, 22 September 2020. Di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat telah secara signifikan meningkatkan bantuan militer ke Taiwan. REUTERS/Yimou Lee
5 Perusahaan Industri Pertahanan Amerika Serikat Kena Sanksi Cina

Kementerian Luar Negeri Cina mengumumkan telah menjatuhkan sanksi pada lima perusahaan bidang industri pertahanan sebagai balasan atas tindakan salah


Perang Bawa Lonjakan Keuntungan bagi Industri Pertahanan AS pada 2024

19 Desember 2023

Strip amunisi senapan mesin saat latihan militer anggota Batalyon Siberia dari Legiun Internasional Angkatan Bersenjata Ukraina, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di lokasi yang dirahasiakan di wilayah Kyiv, Ukraina 13 Desember 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenk
Perang Bawa Lonjakan Keuntungan bagi Industri Pertahanan AS pada 2024

Di saat PBB menyerukan gencatan senjata di Gaza, industri pertahanan AS justru mengharapkan ledakan keuntungan dari perang ini.


Defend ID: Industri Pertahanan RI Tak Terpengaruh Konflik Hamas vs Israel

10 Oktober 2023

Pengunjung melihat drone Anka produksi Turkish Aerospace Industry dalam acara International Defence Industry Fair (IDEF'23) di Istanbul, Turki, 26 Juli 2023. Total ada 1.461 perusahaan dan 189 delegasi dari 81 negara yang meramaikan IDEF'23. Di antaranya termasuk Defend ID yang membawa serta beberapa industri pertahanan dari Indonesia. TEMPO/WURAGIL
Defend ID: Industri Pertahanan RI Tak Terpengaruh Konflik Hamas vs Israel

Direktur Utama Defend ID Bobby Rasyidin mengatakan konflik tidak hanya terjadi antara Hamas dan Israel.


Jokowi Targetkan Industri Pertahanan Indonesia Masuk Top 50 Dunia pada 2025

19 September 2023

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo naik kendaraan taktis Maung saat meninjau produksi kendaraan tempur di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, 19 September 2023. Presiden Jokowi memuji pesatnya produksi dan pengembangan kendaraan tempur buatan PT Pindad. Pendapatan PT Pindad dari produksi kendaraan tempur dan amunisi tahun ini naik menjadi Rp 27 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 25 triliun. Pemerintah yakin PT Pindad akan masuk 50 besar dunia di bidang industri pertahanan. TEMPO/Prima Mulia
Jokowi Targetkan Industri Pertahanan Indonesia Masuk Top 50 Dunia pada 2025

Presiden Jokowi mengharapkan industri pertahanan Indonesia dapat masuk ke dalam peringkat 50 besar dunia pada 2025.


Prabowo Tekankan Perlunya Kemandirian Industri Pertahanan

3 Agustus 2023

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir mengendarai kendaraan taktis Maung 4x4 bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana yang berada di kursi belakang di kompleks PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023. Presiden Jokowi berkunjung ke PT Pindad (Persero) untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Prabowo Tekankan Perlunya Kemandirian Industri Pertahanan

Prabowo melakukan dialog interaktif dengan para peserta rapat, yaitu pembina industri pertahanan, pelaku industri pertahanan dan pengguna alpalhankam.


Alasan Jokowi Ingin Pindahkan Pabrik Pindad dan Beri PMN Rp 700 Miliar

24 Juli 2023

Sejumlah produk munisi dari PT Pindad yang dibawa serta ke Indo Defence Expo & Forum 2022 di JIExpo Kemayoran, 2-5 November 2022. Foto: Maria Fransisca Lahur
Alasan Jokowi Ingin Pindahkan Pabrik Pindad dan Beri PMN Rp 700 Miliar

Jokowi rencananya bakal memindahkan pabrik alutsista Pindad ke kawasan industri Subang. Jokowi juga memberikan PMN sebesar Rp 700 miliar.


Jokowi Beri Tambahan Modal Rp700 Miliar ke PT Pindad

24 Juli 2023

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir (tengah) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) saat menyaksikan laga FIFA Matchday Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Jokowi Beri Tambahan Modal Rp700 Miliar ke PT Pindad

Jokowi menyebut industri pertahanan Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Sehingga, Jokowi tak ragu untuk menambah PNM di Pindad.