Petani Jatim Desak HPP Beras Dinaikkan  

TEMPO Interaktif, Jember  - Petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras karena dinilai sudah tidak layak.

Ketua Forum Komunikasi Petani Jember, Jumantoro,  mengatakan, pemerintah tidak meninjau ulang HPP selama dua tahun terakhir karena HPP masih berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2009.

"Selama ini pemerintah hanya berjanji menyejahterahkan kehidupan petani, namun realisasinya banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada petani," tuturnya.

Menurut dia, berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2009 menyebutkan bahwa HPP untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 2.640,00 perkilogramnya, gabah kering giling (GKG) Rp3.300,00 per kg, dan beras Rp5.060,00 per kg.

"HPP sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan karena biaya produksi menanam padi semakin meningkat akibat anomali cuaca," ucap petani asal Kecamatan Arjasa itu.

Harga beras di pasaran, lanjut dia, sebesar Rp5.500 hingga Rp 6 ribu per kg, sehingga pemerintah harus meninjau ulang HPP beras, agar tidak merugikan petani.

Ia menjelaskan, tidak naiknya HPP juga menyebabkan Perum Bulog Sub Divre XI Jember tidak bisa menyerap gabah dan beras petani karena harga di pasaran lebih tinggi dibandingkan HPP.

"Banyak petani yang menjual gabah dan berasnya kepada pengusaha beras dengan harga di atas HPP, sehingga stok beras di Bulog menipis," ujarnya.

Kepala Bulog Sub Divre XI Jember, Tri Wahyudi Saleh, mengakui bahwa rendahnya penyerapan gabah dan beras di Bulog karena HPP yang masih menggunakan Inpres Nomor 7 Tahun 2009.

"Kami membeli gabah dan beras kepada mitra kerja Bulog sesuai dengan HPP. Kalau petani minta harga di atas HPP, kami tidak bisa membeli gabah dan beras petani itu," tuturnya.

Stok beras di gudang Bulog Jember sekitar 3 ribu ton, padahal kebutuhan beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kabupaten Jember mencapai 3.500 ton per bulan.

Hidayat, salah satu petani Kelurahan Kepuharjo, Lumajang menyatakan hal yang sama. Saat ini harga GKP di tingkat petani saat ini antara Rp 3.000 hingga Rp 3.050 perkilogram. Sedangkan harga GKG-nya adalah Rp 3.300 perkilogram, dan harga beras kualitas medium Rp 6.000 perkilogram,.

Dengan hara di atas HPP dari pemerintah, petani di Lumajang lebih memilih menjual gabah atau berasnya ke pedagang, ketimbang ke Bulog. “Petani pilih gampangnya saja,” katanya.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Lumajang Nurul Huda mengatakan,  akibat harga beras yang tinggi saat ini, Bulog belum melakukan pembelian gabah dan beras milik petani.  “Mereka kesulitan melakukan pengadaan beras,” katanya.

Saat ini stok beras di gudang Depot Logistik Lumajang hanya sekitar 50 ton, itupun hasil pengadaan bulan Januari – Februari lalu. “Saat ini kami belum membeli  beras atau gabah dari petani, dan hanya membeli dari mitra Bulog,” kata Buchori, Wakil Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Probolinggo.

David Priyasidharta | Antara